Wali Kota Makassar Dampingi Wamen PKP Tinjau Kawasan Kumuh di Tallo

MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, meninjau langsung kawasan permukiman padat di sekitar Pelabuhan Baru Makassar, tepatnya di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Jumat (6/3/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kawasan yang tergolong kumuh dan membutuhkan penanganan serius dalam program penataan permukiman perkotaan.

Munafri yang akrab disapa Appi bersama Fahri Hamzah menyusuri lorong-lorong permukiman warga yang berada tidak jauh dari Pasar Tradisional Pannampu.

Di lokasi tersebut, keduanya melihat langsung kondisi rumah warga yang berdempetan dengan akses jalan sempit serta lingkungan yang dihuni masyarakat dengan tingkat kepadatan tinggi.

Sejumlah bangunan bahkan berdiri sangat dekat satu sama lain, menggambarkan tantangan besar dalam penataan kawasan, mulai dari persoalan sanitasi, drainase, hingga kualitas hunian yang belum sepenuhnya layak.

Selain memantau kondisi fisik lingkungan, rombongan juga berdialog dengan warga setempat untuk mendengar secara langsung kondisi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar,
Mahyuddin, yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut mengatakan, kedatangan Wakil Menteri PKP bertujuan untuk melihat langsung kondisi kawasan yang masuk kategori kumuh di Kecamatan Tallo.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar juga mengusulkan program penataan kawasan melalui pembangunan hunian vertikal dengan dukungan dari pemerintah pusat.

“Hari ini Pak Wamen PKP mengunjungi salah satu kawasan kumuh di Kecamatan Tallo untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Kami juga mengusulkan pembangunan hunian vertikal di kawasan sekitar pasar tersebut dengan dukungan dari pemerintah pusat,” ujar Mahyuddin.

Ia menjelaskan, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi salah satu solusi untuk menata kawasan permukiman padat sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang selama ini tinggal di lingkungan dengan keterbatasan lahan.

Dengan konsep hunian vertikal, kawasan tersebut diharapkan dapat ditata lebih rapi serta mampu menyediakan tempat tinggal yang lebih layak bagi warga, khususnya yang tinggal di sekitar Pasar Pannampu.

Pemerintah Kota Makassar juga berharap sinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mempercepat penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut sehingga program penataan permukiman dapat segera direalisasikan.

“Kunjungan lapangan ini kami harapkan menjadi langkah memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar,” tambahnya.

Berdasarkan data pemerintah kota, jumlah penduduk di Kelurahan Pannampu tercatat mencapai 16.697 jiwa yang tersebar dalam 3.655 kepala keluarga (KK).

Tingginya jumlah penduduk tersebut turut memicu kepadatan permukiman, terutama di sekitar kawasan Pelabuhan Baru dan Pasar Pannampu.

Dari hasil pendataan, masih terdapat puluhan rumah yang masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH). Secara rinci, jumlah bangunan RTLH tercatat sebanyak 117 unit rumah yang dihuni oleh 154 kepala keluarga atau sekitar 575 jiwa.

Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya di kawasan kumuh sekitar Pelabuhan Baru Pannampu.

Sebagai bagian dari upaya penanganan, pemerintah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mengalokasikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2025 sebanyak 20 unit rumah dengan total anggaran Rp400 juta.

Sementara pada tahun 2026, pemerintah kembali merencanakan program serupa dengan target penanganan 10 unit rumah tidak layak huni yang saat ini masih dalam tahap proses verifikasi.

Selain penanganan RTLH, pemerintah juga akan melakukan peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kawasan tersebut, meliputi perbaikan jalan lingkungan serta pembangunan sistem drainase yang akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman warga, mengurangi potensi genangan air, serta menciptakan kawasan hunian yang lebih tertata, sehat, dan layak bagi masyarakat di wilayah tersebut. (*)