MAKASSAR, Trotoar.id — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada Rapat Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Makassar.
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan dalam memastikan perlindungan bagi para pekerja di Kota Makassar.
Dalam sambutannya, Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, sebagai salah satu kota metropolitan sekaligus pusat aktivitas ekonomi di kawasan timur Indonesia, Makassar memiliki jumlah pekerja yang cukup besar.
Pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, industri hingga usaha mikro juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota ini.
Karena itu, kata Aliyah, perlindungan terhadap pekerja menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memandang program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.
“Perlindungan pekerja bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga bagian dari visi pembangunan kota yang berkeadilan. Kota yang maju tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya, tetapi juga dari sejauh mana para pekerjanya mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan,” ujar Aliyah.
Meski demikian, ia mengakui bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja di sektor informal.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan para pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Aliyah juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus berupaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui berbagai program kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini merupakan langkah penting agar para pekerja di sektor informal yang memiliki risiko tinggi dapat memperoleh perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya,” jelasnya.
Selain itu, Aliyah menyoroti pentingnya kejelasan administrasi dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama terkait penetapan ahli waris agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Hal-hal seperti ini perlu ditertibkan sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan atau perselisihan di kemudian hari. Di sinilah peran aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan kepatuhan dan ketertiban administrasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, mengatakan bahwa forum kepatuhan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mendorong peningkatan kepesertaan serta kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kepatuhan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Ia berharap melalui forum ini dapat dirumuskan langkah-langkah strategis yang terukur dan berbasis data guna memastikan target perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Kota Makassar dapat tercapai secara optimal.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat memperkuat komitmen, kolaborasi, dan sinergi agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat menjangkau seluruh pekerja di Kota Makassar.
Komentar