Makassar, Trotoar.id — Penguatan data statistik menjadi fokus utama dalam kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (13/3/2026), yang turut dihadiri Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.
Gubernur Sulawesi Selatan menyatakan kerja sama ini bertujuan memperkuat integrasi dan pemanfaatan data statistik, termasuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Penguatan data ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, terutama pada indikator kinerja seperti kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan beban ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan kondisi pelaku usaha secara lebih detail, termasuk jenis usaha, kebutuhan, serta potensi ekonomi daerah, guna mendorong pengembangan sektor unggulan seperti rumput laut.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan peran strategis Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung pangan nasional sehingga membutuhkan dukungan data yang akurat dan terintegrasi.
Menurutnya, BPS saat ini terus memperkuat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang hingga Januari 2026 telah mencakup lebih dari 289 juta data individu dan 95 juta data keluarga melalui integrasi data administrasi, survei, serta verifikasi lapangan.
“Ke depan, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar dalam memetakan perubahan struktur ekonomi, termasuk perkembangan ekonomi digital dan aktivitas ekonomi baru,” katanya.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan dukungan terhadap penguatan sistem data statistik sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan data yang kuat, arah pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Barru sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan data daerah melalui kolaborasi dengan BPS dan pemerintah provinsi, guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan terukur
Komentar