Musrenbang RKPD 2027 Tekankan Keselarasan dan Prioritas Pembangunan di Sidrap

SIDRAP, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus mematangkan arah kebijakan pembangunan daerah melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Aula Saromase, Kompleks SKPD, Kamis (26/3/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah dengan menitikberatkan pada aspek keselarasan program, ketepatan sasaran, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, saat membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat administratif, tetapi merupakan instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Proses perencanaan harus dilaksanakan secara terarah, terukur, dan efektif. Saya mengharapkan seluruh perangkat daerah berkomitmen penuh menjaga konsistensi antar-dokumen perencanaan agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh peserta untuk aktif berkontribusi dalam memberikan gagasan dan masukan konstruktif.

Menurutnya, partisipasi berbagai pihak sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan secara komprehensif.

Forum ini turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, Idham Kadir Dalle, Sekretaris Daerah Sidrap Andi Rahmat Saleh, unsur Forkopimda, anggota DPRD, serta pimpinan instansi vertikal.

Selain itu, hadir pula para asisten dan staf ahli, kepala OPD, kepala bagian, camat, lurah, kepala desa, hingga berbagai unsur masyarakat yang menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Idham Kadir Dalle menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi.

Ia mengingatkan bahwa RKPD 2027 harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan agenda pembangunan nasional, termasuk Asta Cita, 17 Program Strategis Nasional, serta Proyek Strategis Nasional (ProSN/Tematik).

“Keselarasan ini penting agar program pembangunan di daerah saling memperkuat dan berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan secara keseluruhan,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kesesuaian dengan delapan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi faktor penting agar pembangunan daerah berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bapperida Sidrap, Herwin, dalam laporannya menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Menurutnya, forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun masukan, menyempurnakan rancangan RKPD, serta menyepakati tema dan prioritas pembangunan daerah.

“Tujuannya adalah menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2027 melalui pembahasan isu strategis, penyepakatan tema pembangunan, serta penetapan prioritas daerah,” jelasnya.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, di antaranya unsur Forkopimda seperti Kapolres Sidrap, Kajari Sidrap, dan Dandim 1420 Sidrap, serta Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Sulawesi Selatan, Yanuar Fahd.

Diskusi yang berlangsung menunjukkan dinamika pemikiran yang konstruktif, dengan berbagai masukan terkait tantangan pembangunan ke depan, mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Sidrap berharap dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

Dengan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan, RKPD 2027 diharapkan menjadi landasan kokoh dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)