MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/3/2026).
Penyerahan dokumen dilakukan langsung oleh Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, serta disaksikan Ketua DPRD Sidrap, Takyuddin Masse.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel ini juga diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah lainnya, yakni Kabupaten Soppeng, Luwu, Jeneponto, Bantaeng, Bone, Gowa, serta Kota Palopo.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sidrap didaulat mewakili delapan kepala daerah untuk menyampaikan sambutan, sekaligus memaparkan capaian pembangunan daerah yang dinilai signifikan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Dalam sambutannya, Syaharuddin menyampaikan apresiasi kepada BPK atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Ia mengungkapkan, pada tahun pertama masa kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap mengalami lonjakan signifikan, dari 4 persen pada 2024 menjadi 7,71 persen pada 2025.
“Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan dan berada pada peringkat ke-16 secara nasional,” ujar Syaharuddin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut bersifat inklusif, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan serta berkurangnya tingkat pengangguran di daerahnya.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari transformasi sektor unggulan, khususnya pertanian dan peternakan, melalui program “Tanam, Panen, dan Hilirisasi” yang terus didorong pemerintah daerah.
Di sisi lain, Syaharuddin juga menegaskan komitmen Pemkab Sidrap dalam menjaga tata kelola keuangan yang sehat, termasuk dengan menyelesaikan seluruh kewajiban utang daerah tahun 2025.
Ia menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh proses audit terperinci yang akan dilakukan oleh BPK selama 60 hari ke depan.
“Kami berharap Kabupaten Sidrap dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel, Winner Franky Halomoan Manalu, mengapresiasi ketepatan waktu delapan kabupaten/kota dalam menyampaikan LKPD sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Ia menjelaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK memiliki waktu 60 hari untuk melakukan pemeriksaan hingga menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini atas laporan keuangan.
Winner juga menegaskan bahwa opini WTP merupakan standar minimal dalam akuntabilitas publik, sekaligus mengingatkan pentingnya kerja sama aktif dari seluruh pemerintah daerah selama proses audit berlangsung.
Turut hadir mendampingi Bupati Sidrap dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Asisten Administrasi Umum Nasruddin Waris, serta Asisten Ekonomi Pembangunan Andi Patahangi.
Hadir pula Inspektur Kabupaten Mustari Kadir, Kabag Hukum Ronni Setiawan, serta Plt Kepala BKAD Sunandar Priyoatmojo bersama jajaran.
Komentar