Wali Kota Makassar Hadiri Rakortas Nasional, Dorong Percepatan PSEL sebagai Solusi Kedaruratan Sampah

JAKARTA, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) nasional yang membahas percepatan implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Selasa (31/3/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta.

Forum ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota yang masuk dalam daftar pengembangan proyek PSEL, sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat mempercepat penanganan persoalan sampah secara nasional.

Dalam keterangannya, Munafri menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas perkembangan terbaru sekaligus roadmap percepatan pembangunan PSEL di berbagai daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong akselerasi proyek tersebut agar dapat segera berjalan dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan timbunan sampah.

Percepatan ini, lanjut Munafri, merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menginginkan implementasi PSEL dilakukan secara lebih cepat dan masif di berbagai wilayah.

“Ini adalah perintah langsung Presiden agar proyek PSEL bisa berjalan lebih cepat dan lebih luas, terutama di daerah yang menghadapi kondisi kedaruratan sampah,” ujar Munafri.

Diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 33 lokasi di Indonesia, termasuk Kota Makassar, khususnya pada daerah dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Dalam forum tersebut, Munafri juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung penuh implementasi proyek tersebut di daerahnya.

Salah satu strategi yang diusulkan adalah optimalisasi kawasan TPA Antang di Kecamatan Manggala sebagai lokasi pembangunan PSEL.

Menurutnya, pembangunan fasilitas PSEL di dalam kawasan TPA Antang akan lebih efisien karena tidak memerlukan pemindahan sampah ke lokasi baru yang berpotensi menambah beban anggaran daerah.

Selain efisiensi anggaran, pendekatan ini juga dinilai lebih aman secara sosial karena tidak membuka potensi penolakan masyarakat di wilayah baru akibat dampak lingkungan.

Munafri menambahkan, secara tata ruang kawasan TPA Antang masih memungkinkan untuk pengembangan fasilitas industri pengolahan sampah menjadi energi.

Ia menyebut, jika rencana tersebut disetujui oleh pemerintah pusat, maka Pemerintah Kota Makassar hanya perlu menyelesaikan proses pembebasan lahan sebagai tahapan lanjutan.

Dengan percepatan proyek ini, Munafri berharap PSEL dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan sampah di Makassar, sekaligus memberikan nilai tambah berupa energi listrik bagi masyarakat.

“Semoga ini menjadi investasi strategis yang tidak hanya menyelesaikan masalah sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan energi bagi masyarakat,” tutupnya. (*)