MAKASSAR, Trotoar.id — Sebanyak 128 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulawesi Selatan dijatuhi sanksi berupa penghentian sementara oleh Badan Gizi Nasional.
Sanksi tersebut diberikan karena dapur-dapur tersebut belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan, khususnya terkait kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum melengkapi persyaratan wajib tersebut.
“Beberapa SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan belum memiliki instalasi pengolahan air limbah, sehingga belum memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya melalui akun Sidakbgn di Instagram
Tak hanya di Sulawesi Selatan, BGN juga mencatat terdapat 1.256 SPPG di wilayah Indonesia Timur yang turut disuspensi mulai 1 April 2026.
Rudi menegaskan, kepemilikan SLHS dan IPAL merupakan syarat mutlak untuk menjamin keamanan pangan sekaligus menjaga standar kebersihan lingkungan dalam pelaksanaan program MBG.
Sebelumnya, BGN telah memberikan waktu kepada seluruh SPPG untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, masih ditemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi ketentuan.
BGN memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. SPPG yang telah melengkapi seluruh persyaratan diwajibkan dapat kembali beroperasi setelah dinyatakan memenuhi standar yang berlaku.
Komentar