Seleksi Terbuka Kepala Puskesmas di Makassar, Munafri: Semua Punya Kesempatan

MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus mendorong reformasi birokrasi, khususnya pada sektor layanan kesehatan dasar.

Langkah strategis yang kini diperkuat pada 2026 adalah penataan dan penempatan tenaga profesional di 47 Puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan se-Kota Makassar.

Upaya ini bertujuan memastikan layanan kesehatan yang lebih optimal, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, termasuk wilayah kepulauan.

Melalui kepemimpinan Munafri–Aliyah (MULIA), proses seleksi kepala Puskesmas kini dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Munafri menegaskan bahwa percepatan penetapan kepala Puskesmas definitif menjadi prioritas dan saat ini telah memasuki tahap akhir.

“Dengan langkah ini, diharapkan Kepala Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mampu bertransformasi menjadi institusi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat,” ujar Munafri, Jumat (10/4/2026).

Sebanyak 84 peserta mengikuti proses seleksi yang telah berlangsung sejak Maret lalu, melalui tahapan berjenjang mulai dari tes tertulis, uji kompetensi, hingga wawancara, sesuai regulasi yang berlaku.

Menariknya, seleksi kali ini menghadirkan pendekatan baru dengan membuka kesempatan yang lebih luas bagi seluruh tenaga kesehatan.

Tidak hanya dokter, tetapi juga bidan serta lulusan kesehatan masyarakat diberikan peluang yang sama untuk mengikuti seleksi kepala Puskesmas.

Kebijakan ini menjadi penanda perubahan paradigma dalam tata kelola sumber daya manusia di sektor kesehatan, dengan menitikberatkan pada kompetensi dan kapasitas, bukan semata latar belakang profesi.

Munafri juga menegaskan bahwa selain berbasis sistem merit, proses seleksi ini mengedepankan prinsip “the right man on the right place”, yakni menempatkan individu sesuai kompetensi, keahlian, dan potensi yang dimiliki.

“Artinya saya mau proses ini berjalan seperti itu supaya benar-benar the right man on the right place,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjawab kondisi selama ini, di mana sebagian besar jabatan kepala Puskesmas masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), yang memiliki keterbatasan dalam kewenangan dan pengambilan keputusan strategis.

Munafri memastikan bahwa proses seleksi kini tinggal menunggu hasil akhir sebelum dilakukan pengukuhan.

Penentuan akan dilakukan melalui sistem penilaian berbasis akumulasi dari seluruh tahapan seleksi.

“Jadi, lagi prosesnya sudah berjalan, kami tinggal menunggu hasilnya. Setelah itu kita scoring, melihat posisinya untuk kita tempatkan dan kita kukuhkan,” jelasnya.

Ia juga mengisyaratkan bahwa pengangkatan kepala Puskesmas akan dilakukan lebih dahulu sebelum kepala sekolah.

“Sepertinya Kapus dulu baru Kepsek,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Wali Kota untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab di tingkat layanan kesehatan dasar.

“Selama ini Kepala Puskesmas masih banyak yang berstatus Plt. Tentu Bapak Wali Kota ingin semua posisi itu diisi pejabat definitif agar pertanggungjawaban dan kewenangannya menjadi jelas,” ujarnya.

Menurutnya, status definitif menjadi penting karena banyak agenda strategis di bidang kesehatan yang harus segera dituntaskan, termasuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar telah melaksanakan tahapan seleksi berupa wawancara dan uji kompetensi, yang mencakup aspek teknis, manajerial, integritas, hingga inovasi.

“Hasil dari seluruh proses ini akan menjadi dasar bagi Wali Kota dalam menentukan siapa yang layak menduduki jabatan Kepala Puskesmas secara definitif,” tambahnya.

Saat ini, hasil seleksi masih dalam tahap penghitungan nilai dan akan segera dibahas bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDMD) serta Dinas Kesehatan sebelum diputuskan secara final.

Pemkot Makassar menargetkan dalam waktu dekat seluruh proses rampung, sehingga jabatan kepala Puskesmas dapat segera diisi oleh figur definitif yang kompeten dan siap meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. (*)