Isu Layanan Publik dan Sampah Mengemuka, Irwan Hasan Dorong Warga Mariso Lebih Aktif

MAKASSAR, Trotoar.id – Persoalan pelayanan publik hingga darurat sampah kembali menjadi sorotan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, bersama pihak Kecamatan Mariso di Hotel Almadera, Jumat (17/4/2026).

Forum yang menghadirkan Sekretaris Camat (Sekcam) Mariso dan akademisi Makmur ini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan, sekaligus menguji sejauh mana respons pemerintah terhadap persoalan di lapangan.

Dalam pemaparannya, Irwan Hasan menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi secara serius.

Ia menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak terus tergerus.

“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Kalau lambat dan tidak responsif, kepercayaan masyarakat pasti menurun,” tegasnya.

Selain itu, isu persampahan menjadi perhatian utama. Irwan menilai kondisi Makassar yang saat ini menghadapi tekanan volume sampah membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar imbauan normatif.

“Masalah sampah ini sudah masuk tahap serius. Tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah, masyarakat juga harus terlibat aktif, mulai dari memilah sampah dari rumah,” ujarnya.

Di sisi lain, pihak Kecamatan Mariso mengakui masih adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan warga.

Karena itu, partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menutup celah informasi di tingkat lapangan.

“Kami tidak selalu mengetahui semua persoalan di masyarakat. Makanya kami butuh laporan langsung dari warga,” ungkap Sekcam Mariso.

Warga juga didorong memanfaatkan Lontara sebagai kanal resmi penyampaian aduan dan aspirasi, terutama untuk persoalan yang menjadi kewenangan kecamatan dan kelurahan.

Lebih jauh, pemerintah kecamatan menegaskan bahwa Kota Makassar saat ini berada dalam kondisi darurat sampah, sehingga seluruh perangkat wilayah mulai RT, RW hingga kelurahan diminta aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka potensi nilai ekonomi serta mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Forum ini menjadi sinyal bahwa persoalan pelayanan publik dan sampah tidak lagi bisa ditangani secara parsial.

Diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah dan masyarakat agar perbaikan yang diharapkan tidak berhenti pada forum diskusi semata.