MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka peluang pengembangan transportasi umum massal berbasis skema Buy The Service (BTS) dengan dukungan subsidi APBD sebagai langkah mendorong sistem transportasi modern dan terintegrasi di Kota Makassar.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi PT Sinar Jaya Megah Langgeng yang dipimpin Direktur Utama Teddy Rusly, Senin (18/5/2026), terkait penjajakan kerja sama pengelolaan angkutan umum massal.
Munafri menegaskan, kebutuhan menghadirkan transportasi publik yang nyaman, aman, dan terintegrasi sudah menjadi hal mendesak, seiring tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang memicu kemacetan.
Baca Juga :
“Makassar membutuhkan moda transportasi yang mampu menghubungkan titik-titik aktivitas utama masyarakat, khususnya kawasan pendidikan dan pusat ekonomi,” ujarnya.
Munafri mengusulkan pengembangan koridor strategis yang menghubungkan Terminal Daya hingga Malengkeri.
Jalur tersebut dinilai memiliki potensi tinggi karena melintasi kawasan padat aktivitas, termasuk sejumlah kampus besar seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Muhammadiyah Makassar, hingga Universitas Cokroaminoto.
Menurutnya, kawasan tersebut merupakan “jalur hidup” dengan mobilitas tinggi, khususnya dari kalangan mahasiswa, sehingga layak menjadi prioritas pengembangan transportasi massal.
“Nah, coba bayangkan dari Daya ke arah kota, banyak kampus di sepanjang jalur itu. Ini potensi besar untuk kita kembangkan,” jelasnya.
Selain membangun sistem baru, Munafri menekankan pentingnya integrasi dengan moda transportasi yang telah eksis, seperti angkutan kota (pete-pete), yang ke depan diarahkan berfungsi sebagai feeder.
Ia menilai pola transportasi di Makassar saat ini belum tertata optimal, karena angkutan lokal justru menjadi moda utama, bukan penunjang. Kondisi ini mendorong masyarakat beralih ke kendaraan pribadi.
“Karena transportasi publik tidak nyaman, masyarakat beralih ke kendaraan pribadi. Ini yang kemudian memicu kemacetan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri menawarkan skema kerja sama berbasis BTS, di mana pemerintah dapat membeli layanan dari operator dengan standar tertentu.
Skema ini memungkinkan pemerintah mengontrol kualitas layanan sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau.
Pemkot Makassar, kata dia, juga membuka peluang pemberian subsidi melalui APBD sebagai bagian dari intervensi fiskal untuk mendukung operasional transportasi massal.
“Bikinkan sistem yang memungkinkan kami masuk melalui subsidi APBD. Kita hitung secara detail agar layanan ini benar-benar terjangkau dan berkualitas,” ungkapnya.
Meski membuka ruang investasi, Munafri menegaskan bahwa pengembangan transportasi massal tidak akan dilakukan secara terburu-buru.
Pemerintah akan terlebih dahulu menyiapkan kajian komprehensif serta dasar regulasi yang kuat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan program berjalan efektif, aman, dan akuntabel dalam jangka panjang.
“Kita siapkan dulu kajian dan regulasinya agar implementasinya jelas dan terarah,” pungkasnya.
Komentar