SIDRAP, TROTOAR.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidenreng Rappang, Andi Rahmat Saleh, mengikuti Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Level Pimpinan Angkatan VI Tahun Anggaran 2026, yang digelar pada 19–20 Mei 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Andi Rahmat didampingi Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sidrap, Sunandar Priyoatmojo.
Workshop diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara hybrid, berpusat di Aula Gedung E Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Kemanggisan, Jakarta Barat.
Baca Juga :
Kegiatan strategis ini diinisiasi oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bersama sejumlah direktorat jenderal di lingkungan Kemenkeu, seperti DJPK, DJP, DJPb, dan DJKN.
Fokus utamanya adalah memperkuat kapasitas pimpinan daerah dalam mengelola fiskal secara efektif, terstruktur, dan berdampak luas.
Materi workshop mencakup peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan aset, pembiayaan kreatif, hingga penguatan integritas tata kelola pemerintahan.
Menurut Andi Rahmat, keikutsertaan Pemkab Sidrap dalam forum ini merupakan langkah penting untuk memperkuat struktur APBD agar lebih optimal dan selaras dengan kebijakan nasional.
“Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar setiap program berjalan sesuai prioritas nasional,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, ia juga memaparkan capaian kinerja ekonomi Kabupaten Sidrap yang dinilai signifikan dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Sidrap meningkat dari sekitar 4 persen pada 2024 menjadi 7,71 persen pada 2025.
Capaian tersebut menempatkan Sidrap sebagai:
- Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan
- Peringkat ke-5 di regional Sulawesi
- Peringkat ke-10 di kawasan Indonesia Timur
- Masuk 16 besar nasional
Ia menegaskan, pertumbuhan tersebut bersifat inklusif karena ditopang sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat.
Selain itu, sejumlah indikator makro juga menunjukkan tren positif, di antaranya:
- Angka kemiskinan turun dari 5,02 persen menjadi 4,91 persen (terendah di Sulsel)
- Tingkat pengangguran terbuka menurun
- Inflasi relatif terkendali
- Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 109
Meski demikian, Andi Rahmat juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat agar daerah dengan kinerja fiskal dan ekonomi yang baik mendapat apresiasi lebih konkret.
Ia mengusulkan adanya penguatan insentif fiskal, peningkatan dana bagi hasil, hingga relaksasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai bentuk dukungan terhadap daerah berprestasi.
“Dengan capaian yang ada, kami berharap ada afirmasi dari pemerintah pusat agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Workshop ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah, sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di seluruh Indonesia. (*)
Komentar