BARRU, Trotoar.id – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, mendorong perbaikan sistem pelayanan pertanahan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses kewarisan.
Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) bersama notaris Kabupaten Barru di Ruang Kerja Bupati, Rabu (20/5/2026).
Audiensi ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan teknis yang kerap dihadapi dalam proses administrasi pertanahan, mulai dari penerapan BPHTB pada peralihan hak karena kewarisan, penyesuaian nilai tanah, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan instansi pertanahan.
Ketua IPPAT Kabupaten Barru, Surianto, bersama sejumlah notaris dan PPAT turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan berbagai dinamika di lapangan yang selama ini menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal itu, Andi Ina menegaskan pentingnya peran notaris dan PPAT sebagai garda terdepan dalam pelayanan administrasi pertanahan, sehingga masukan dari mereka menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Notaris dan PPAT adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap kendala yang muncul di lapangan harus kita dengarkan dan jadikan bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Ia meminta agar seluruh persoalan yang dihadapi dapat dirangkum dalam bentuk rekomendasi resmi untuk kemudian dikomunikasikan kepada instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Silakan disusun rekomendasi dan catatan-catatan yang menjadi kendala di lapangan. Ini penting agar bisa kita komunikasikan bersama ke BPN maupun pihak terkait lainnya untuk mencari solusi terbaik,” tegasnya.
Dalam perspektif pembangunan daerah, Andi Ina menilai bahwa kepastian hukum di sektor pertanahan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
“Pelayanan pertanahan yang baik akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ini berdampak langsung pada iklim investasi, kepastian usaha, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya bagi ahli waris yang kerap menghadapi beban biaya dalam proses pengurusan hak atas tanah.
“Kita harus memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak memberatkan masyarakat, terutama dalam hal kewarisan. Harus ada keseimbangan antara regulasi dan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, para peserta juga menekankan pentingnya harmonisasi antara kebijakan daerah dengan regulasi nasional guna menciptakan sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan efisien.
Menurut Andi Ina, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang kompleks.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah, notaris, PPAT, dan instansi vertikal agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana terbuka dan konstruktif, dengan berbagai masukan yang diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pertanahan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ke depan, hasil rekomendasi dari pertemuan ini diharapkan dapat menjadi bahan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga berbagai persoalan BPHTB kewarisan dapat diselesaikan secara komprehensif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di Kabupaten Barru.(*)
Komentar