MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, resmi melantik dan mengukuhkan 369 kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Tribun Lapangan Karebosi, Selasa (23/6/2026).
Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam pembenahan sektor pendidikan di Kota Makassar.
Momentum tersebut dinilai bersejarah, mengingat rotasi dan pengukuhan kepala sekolah secara besar-besaran baru kembali dilakukan setelah kurang lebih satu dekade.
Pemerintah kota menegaskan langkah ini sebagai bagian dari reformasi tata kelola pendidikan yang lebih profesional.
Dari total kepala sekolah yang dilantik, sebanyak 314 merupakan kepala SD dan 55 kepala SMP. Seluruhnya telah melalui proses seleksi ketat, mulai dari uji kompetensi, wawancara mendalam, hingga penelusuran rekam jejak.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang menuntut integritas, tanggung jawab, serta keteladanan.
“Tugas ini bukan ringan. Ini amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Tuhan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa tugas pertama yang harus segera dilakukan para kepala sekolah adalah pembenahan dan sinkronisasi data kepegawaian di masing-masing satuan pendidikan.
Validitas data dinilai menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan.
Pelantikan ini juga bertepatan dengan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Munafri secara tegas mengingatkan agar seluruh proses penerimaan siswa baru dijalankan secara jujur, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan.
“Saya tidak ingin mendengar ada kecurangan. Sekolah adalah laboratorium moral, bukan tempat memperjualbelikan akses pendidikan,” tegasnya.
Menurutnya, proses penerimaan siswa merupakan pintu awal pendidikan. Jika sejak awal telah tercoreng praktik tidak jujur, maka masa depan generasi muda ikut terancam.
Selain itu, ia meminta seluruh verifikator menjalankan proses validasi data pendaftar secara profesional sesuai aturan yang berlaku, tanpa intervensi maupun kepentingan tertentu.
Munafri juga mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas pendidikan, termasuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, nyaman, dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.
“Kita harus pastikan tidak ada anak di Makassar yang putus sekolah. Sekolah harus menjadi ruang yang aman dan menyenangkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pengelolaan sampah turut menjadi perhatian serius. Ia menginstruksikan seluruh sekolah menerapkan sistem pemilahan sampah sejak dini sebagai bagian dari pendidikan karakter lingkungan.
Menurutnya, setiap sekolah wajib menyediakan tempat sampah terpisah untuk organik dan nonorganik serta mengedukasi siswa agar mampu mengelola sampah dengan benar.
“Sampah harus menjadi sahabat yang memberi manfaat. Mulai dari hal sederhana, dampaknya akan besar jika konsisten,” katanya.
Selain itu, program penghijauan melalui penanaman pohon juga diwajibkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri dan sehat bagi peserta didik.
Munafri juga menyoroti praktik kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua siswa. Ia dengan tegas melarang adanya pungutan yang memberatkan dalam kegiatan tersebut.
“Kalau memberatkan orang tua, jangan dilakukan. Perpisahan cukup sederhana tanpa pungutan,” tegasnya.
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan optimal, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, termasuk mengumpulkan kepala sekolah setiap bulan guna membahas berbagai persoalan pendidikan.
Munafri bahkan menargetkan Makassar menjadi rujukan pendidikan nasional. “Saya ingin ketika orang bertanya di mana pendidikan terbaik, jawabannya adalah Kota Makassar,” ujarnya optimistis.
Di sisi lain, perhatian khusus juga diberikan kepada tenaga pendidik yang bertugas di wilayah kepulauan. Pemerintah kota berencana menambah insentif serta menyediakan transportasi laut guna menunjang mobilitas guru dan kepala sekolah.
“Kami tidak ingin ada lagi guru atau kepala sekolah yang jarang hadir karena kendala transportasi. Fasilitas akan kami siapkan,” jelasnya.
Munafri menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkualitas.
Sementara itu, Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Tamrin Tantu, menyebut pelantikan ini sebagai bagian dari agenda prioritas penataan birokrasi di lingkungan pemerintah kota.
Ia juga mengapresiasi peran media dalam mengawal proses panjang validasi data hingga pelantikan kepala sekolah, serta berharap sinergi antara pemerintah dan pers terus terjaga.
Pelantikan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Ketua TP PKK Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, Sekretaris Daerah, jajaran SKPD, serta unsur Forkopimda.
Komentar