Makassar, Trotoar.id— Program pembangunan infrastruktur skema tahun jamak (Multi Years Project/MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menuai sorotan positif di DPRD Sulsel.
Dalam Rapat Paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Rabu (1/7/2026).
Fraksi Partai NasDem menyampaikan apresiasi atas jawaban Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Anggota Fraksi NasDem, Mizar Roem, menyatakan pihaknya menyetujui pembahasan Ranperda untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Tentu kami apresiasi dan menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan pada tahapan berikutnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Mizar menilai program MYP 2025–2027 yang difokuskan pada pembangunan jalan, irigasi, dan rumah sakit regional telah memberikan dampak nyata di berbagai daerah.
Menurutnya, respons positif terhadap program tersebut tidak hanya datang dari kalangan legislatif, tetapi juga masyarakat di lapangan.
“Berdasarkan aspirasi yang saya terima, program Multiyears ini sangat dirasakan manfaatnya. Bahkan, Gubernur sering disebut sebagai ‘bapak pembangunan’ Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti konsistensi perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan wilayah pedesaan, khususnya sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Keberadaan infrastruktur jalan provinsi dan jaringan irigasi dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan konektivitas kawasan pertanian.
Namun demikian, Mizar mendorong agar cakupan program MYP diperluas dengan menyasar kebutuhan yang lebih spesifik di tingkat akar rumput, yakni pembangunan jalan tani.
Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempertimbangkan program Multiyears khusus jalan tani dalam perencanaan anggaran tahun 2027.
“Kelompok tani sudah banyak menyuarakan kebutuhan ini. Jika ada Multiyears jalan tani, dampaknya akan langsung dirasakan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang mulai disusun dalam waktu dekat.
Di tengah besarnya investasi infrastruktur melalui skema MYP, DPRD menilai penting menjaga kesinambungan program sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Program MYP pun tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik semata, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat sektor pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Komentar