Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat panggung dalam agenda transformasi digital nasional.
Kali ini, Kementerian Sosial RI menunjuk Makassar sebagai salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos), sebuah program yang digadang-gadang akan mengubah wajah penyaluran bantuan menjadi lebih presisi dan transparan.
Penunjukan ini bukan tanpa alasan. Makassar dinilai memiliki kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta pengalaman dalam inovasi pelayanan publik berbasis digital. Dinas Sosial Kota Makassar pun didapuk menjadi ujung tombak implementasi program tersebut di lapangan.
Kepala UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre (RPTC) Dinas Sosial Makassar, Masri Tajuddin, menyebut kepercayaan ini sebagai momentum penting untuk memperbaiki tata kelola perlindungan sosial yang selama ini kerap menuai kritik, terutama terkait akurasi data penerima bantuan.
“Makassar dipercaya menjalankan Piloting Digital Bansos. Ini bagian dari transformasi besar yang mendorong penyaluran bantuan lebih tepat sasaran,” ujar Masri, Selasa (14/7/2026).
Inti dari program ini terletak pada penggunaan aplikasi Perlinsos platform digital yang dikembangkan Kementerian Sosial untuk mengolah data sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif.
Melalui sistem ini, proses penentuan penerima bantuan tidak lagi bergantung pada verifikasi manual yang rentan subjektivitas.
Setiap warga akan dinilai berdasarkan berbagai indikator yang dimasukkan ke dalam sistem, mulai dari kondisi rumah, daya listrik, hingga variabel sosial ekonomi lainnya.
Seluruh data tersebut kemudian diolah secara otomatis oleh sistem untuk menentukan kelayakan penerima bansos.
“Jadi bukan lagi manusia yang menentukan, tetapi sistem berdasarkan data. Ini yang membuat prosesnya lebih objektif dan transparan,” tegas Masri.
Langkah ini sekaligus menjadi penyempurnaan dari sistem sebelumnya yang masih mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Meski DTSEN telah menjadi rujukan nasional, keluhan soal ketidaktepatan sasaran masih kerap muncul di tengah masyarakat.
Melalui Perlinsos, pemerintah berharap mampu meminimalisir potensi kesalahan data sekaligus menutup celah praktik-praktik yang selama ini memicu persepsi negatif, seperti anggapan bantuan hanya berputar di lingkaran tertentu.
Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Pemkot Makassar menyiapkan sekitar 6.000 agen digital yang akan bertugas langsung di tengah masyarakat.
Para agen ini menjadi garda terdepan dalam proses pendataan sekaligus pendampingan warga dalam penggunaan aplikasi.
Seluruh agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), mengingat sistem Perlinsos terintegrasi dengan layanan administrasi kependudukan berbasis digital. Hingga saat ini, lebih dari 5.000 agen telah mengantongi IKD hasil koordinasi lintas instansi.
Menariknya, para agen ini berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS, PPPK, maupun PPPK paruh waktu yang berusia di bawah 40 tahun.
Pelibatan ASN dinilai penting untuk menjaga netralitas dan akuntabilitas proses pendataan.
“Selama ini ada persepsi bantuan hanya diberikan kepada keluarga tertentu. Dengan ASN sebagai agen, kita ingin memastikan prosesnya lebih profesional dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Masri.
Sebagai tahap awal, uji coba program telah digelar di Kelurahan Lakkang dan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.
Sekitar 80 agen digital dilibatkan dalam simulasi tersebut dengan pendampingan langsung dari tim Kementerian Sosial RI.
Ke depan, Dinas Sosial Makassar akan menggelar pelatihan lanjutan secara bertahap hingga seluruh agen siap turun melakukan pendataan secara menyeluruh di seluruh wilayah kota.
Sasaran utama program ini difokuskan pada masyarakat desil 1 dan desil 2 kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Namun dalam pengembangannya, sistem ini akan mencakup seluruh warga Makassar guna membangun basis data sosial yang lebih lengkap dan mutakhir.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, menegaskan bahwa program ini menjadi langkah strategis dalam menghadirkan sistem perlindungan sosial berbasis data yang lebih modern.
“Ini momentum bagi Makassar untuk memperkuat tata kelola bansos yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, digitalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan akurasi penerima bantuan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menyalurkan program perlindungan sosial.
Di sisi lain, Dinas Sosial Makassar juga memastikan kesiapan menghadapi potensi bencana, termasuk musim kemarau yang berisiko menimbulkan kekeringan.
Stok logistik dipastikan aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.
“Persediaan logistik kami dalam kondisi aman, baik dari APBD maupun dukungan pemerintah pusat dan provinsi,” jelas Andi Bukti.
Dengan kombinasi transformasi digital bansos dan kesiapan logistik kebencanaan, Pemkot Makassar menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan sosial yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat sekaligus menjadikan Makassar sebagai barometer inovasi pelayanan publik di Indonesia.
Komentar