Makassar, Trotoar.id – Pengacara Farhat Abbas melontarkan kritik keras terhadap proses hak angket yang tengah bergulir di DPRD Kabupaten Gowa dan menyeret nama Bupati Gowa, Husniah Talenrang.
Menurutnya, mekanisme tersebut telah melampaui fungsi pengawasan DPRD karena menyentuh persoalan yang dinilai bersifat pribadi.
Dalam video pernyataannya yang beredar luas di media sosial, Farhat menyampaikan protes atas jalannya proses hak angket.
Ia menilai pembahasan yang dilakukan telah mengabaikan aspek kemanusiaan, terutama menyangkut martabat seorang perempuan yang menjadi pejabat publik.
“Saya menyatakan protes tegas terhadap lembaga yudikatif, khususnya DPR, yang mempermalukan tanpa mempertimbangkan sisi aspek kemanusiaan, khususnya pada kaum perempuan,” ujar Farhat Abbas.
Farhat mengaku tidak memiliki hubungan pribadi maupun kedekatan dengan Husniah Talenrang.
Namun, ia mengaku terpanggil menyampaikan pandangannya karena menilai Bupati Gowa diperlakukan secara tidak adil dalam proses yang berlangsung.
Menurutnya, mekanisme hak angket seharusnya difokuskan pada pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan daerah, bukan dijadikan ruang untuk membahas persoalan yang menyangkut ranah privat seseorang.
Ia bahkan menyebut langkah DPRD Gowa sebagai tindakan yang tidak mencerminkan kedewasaan dalam berpolitik.
Farhat menilai proses tersebut lebih mengarah pada upaya mempermalukan seseorang dibanding menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.
Farhat menegaskan, apabila persoalan yang diangkat berkaitan dengan dugaan tindak pidana asusila atau perzinaan, mekanisme penyelesaiannya telah diatur secara jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia.
“Kalau berbicara masalah hukum pidana yang terkait dengan asusila atau delik perzinahan, itu harus dilaporkan oleh suami atau keluarga dan sifatnya tertutup dalam persidangan, bukan menjadi konsumsi publik untuk tujuan politis menekan dan mempermalukan,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kehormatan seorang perempuan, terlepas dari status maupun tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Menurut Farhat, prinsip tersebut juga sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.
“Dalam Islam saja wanita itu dijaga. Sekalipun dia seorang pelacur, orang yang berzina, tidak untuk diarak dan dipermalukan,” ujarnya.
Farhat berpandangan bahwa apabila terdapat dugaan tindak pidana, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, bukan dibahas melalui forum politik.
“Serahkan kepada kepolisian. Kalau memang terbukti dia berzina nanti dihukum sendiri. Bukan dengan cara mempermalukan melalui angket yang ujung-ujungnya hanya memberi rekomendasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Farhat meminta DPRD Kabupaten Gowa menghentikan proses yang menurutnya telah bergeser dari fungsi pengawasan legislatif menjadi menyerupai persidangan terhadap pribadi seseorang.
Ia berharap seluruh pihak tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta asas praduga tak bersalah dalam setiap proses yang melibatkan pejabat publik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari DPRD Kabupaten Gowa maupun pihak Bupati Husniah Talenrang terkait pernyataan Farhat Abbas tersebut.
Komentar