JAKARTA, Trotoar.id – Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI, mendesak pemerintah segera membentuk satuan tugas (task force) lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pembebasan Kapten Ashari Samadikun, nahkoda kapal MT Honour 25 asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang hingga kini masih disandera kelompok perompak di perairan Somalia.
Kapten Ashari bersama sejumlah awak kapal telah menjalani penyanderaan selama sekitar tiga bulan.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi agar keselamatan para sandera dapat segera dipastikan.
Politikus yang akrab disapa Deng Ical itu menegaskan, negara tidak boleh membiarkan proses pembebasan berjalan lambat.
Menurutnya, pembentukan satgas khusus menjadi langkah strategis untuk menyatukan koordinasi berbagai instansi, mulai dari Kementerian Luar Negeri, TNI, kementerian terkait, hingga perwakilan Indonesia di luar negeri.
“Setiap hari yang berlalu meningkatkan risiko bagi keselamatan para sandera. Pemerintah harus segera membentuk satuan tugas khusus yang bekerja secara terpadu agar proses pembebasan bisa dipercepat,” kata Syamsu Rizal, Rabu (29/7/2026).
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I itu menegaskan, perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri merupakan tanggung jawab konstitusional negara. Karena itu, pemerintah harus menempatkan keselamatan para sandera sebagai prioritas utama.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih terdapat empat warga negara Indonesia yang berada dalam penyanderaan bersama 15 warga negara asing lainnya.
Situasi tersebut, menurutnya, memerlukan langkah diplomasi dan koordinasi yang lebih intensif agar proses penyelamatan dapat segera terealisasi.
Syamsu Rizal menjelaskan, persoalan penyanderaan tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Panglima TNI, Kementerian Luar Negeri, dan sejumlah instansi terkait.
Ia berharap seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando sehingga setiap langkah diplomasi, negosiasi, maupun operasi penyelamatan dapat berjalan lebih efektif.
Selain itu, ia meminta TNI mengoptimalkan seluruh instrumen pertahanan yang dimiliki, termasuk memaksimalkan peran atase pertahanan Indonesia di luar negeri untuk memperkuat pertukaran informasi intelijen serta mendukung upaya diplomasi dalam proses pembebasan sandera.
Menurut Deng Ical, upaya penyelamatan masih menghadapi berbagai kendala. Lokasi penyanderaan disebut terus berpindah sehingga menyulitkan proses pelacakan, sementara nilai tebusan yang diminta kelompok perompak juga terus berubah.
“Awalnya informasi yang beredar menyebutkan permintaan tebusan sebesar dua juta dolar AS. Angka itu kemudian disebut meningkat menjadi lima juta dolar AS, bahkan kabar terakhir mencapai 10 juta dolar AS. Semua informasi ini harus dipastikan kebenarannya agar pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat,” ujarnya.
Dalam rapat bersama Kementerian Luar Negeri dan TNI, Syamsu Rizal juga memperlihatkan rekaman video kondisi Kapten Ashari yang diterimanya dari sang ayah, Syamsuddin Daeng Ngawing.
Video tersebut memperlihatkan Ashari tetap menjalankan ibadah di tengah penyanderaan serta harus menyaring air minum yang keruh menggunakan botol bekas sebelum dikonsumsi.
Bagi Deng Ical, rekaman itu menjadi gambaran nyata beratnya kondisi yang dialami para sandera sekaligus mempertegas urgensi kehadiran negara dalam mempercepat proses pembebasan.
Ia juga mengungkapkan bahwa perusahaan pemilik MT Honour 25 memiliki keterbatasan finansial sehingga belum mampu memenuhi tuntutan tebusan yang diajukan kelompok perompak.
“Karena kemampuan perusahaan terbatas, negara harus mengambil peran yang lebih besar. Jangan sampai proses pembebasan berlarut-larut sementara keselamatan para WNI terus berada dalam ancaman,” tegas mantan Wakil Wali Kota Makassar tersebut.
Syamsu Rizal berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui pembentukan satgas lintas kementerian dan lembaga agar proses diplomasi, koordinasi internasional, serta berbagai upaya penyelamatan dapat berjalan lebih cepat. Menurutnya, keselamatan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda.
Komentar