MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota menerapkan prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman menegaskan, empat aspek tersebut harus berjalan secara bersamaan agar stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga, terutama terhadap komoditas pangan yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi.
Penegasan itu disampaikan Jufri saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPID Kabupaten/Kota IHK Provinsi Sulsel di Ruang Rapat Sipakainge, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Senin (10/8/2026).
Menurut Jufri, pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilakukan ketika harga komoditas mulai melonjak.
Pemerintah daerah perlu membangun sistem pemantauan dan intervensi yang dilakukan secara rutin, mulai dari memastikan stok tersedia hingga menjaga distribusi antarwilayah.
Pada aspek keterjangkauan harga, Pemprov Sulsel terus mengandalkan berbagai bentuk intervensi, termasuk operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menekan gejolak harga di pasar.
“Operasi pasar dan GPM terus kita lakukan sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga, dengan menghadirkan komoditas yang menjadi target inflasi,” ujar Jufri.
Namun, menurutnya, intervensi harga harus dibarengi dengan jaminan ketersediaan pasokan. Karena itu, TPID kabupaten/kota diminta aktif memantau kondisi pasar dan stok komoditas bersama Satgas Pangan.
“Kita perlu menjaga ketersediaan pasokan. TPID kabupaten/kota harus rutin melakukan pemantauan di pasar bersama Satgas Pangan,” katanya.
Aspek berikutnya adalah distribusi. Jufri menilai persoalan pasokan tidak selalu disebabkan oleh rendahnya produksi.
Ketimpangan stok antarwilayah juga dapat memicu kenaikan harga ketika daerah yang mengalami kekurangan pasokan tidak terhubung dengan daerah yang memiliki surplus.
Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama antardaerah agar daerah surplus dapat memasok wilayah yang mengalami defisit. Pola tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kelangkaan sekaligus menjaga harga tetap stabil.
“Kerja sama antardaerah harus dibangun. Bagaimana daerah yang defisit bisa bekerja sama dengan daerah yang surplus. Hal ini membantu stabilisasi pasokan dan harga,” jelasnya.
Di sisi hulu, Pemprov Sulsel juga terus mendorong peningkatan produksi pangan. Salah satu langkah yang dilakukan melalui dukungan terhadap petani, termasuk program Mandiri Benih dan bantuan alat mesin pertanian (alsintan).
Jufri menyebut beras menjadi salah satu komoditas yang perlu mendapat perhatian karena ketersediaan dan pergerakan harganya turut memengaruhi perkembangan inflasi.
“Kita mendorong produksi. Makanya Pemprov Sulsel memberikan bantuan bibit melalui Mandiri Benih, termasuk bantuan alsintan untuk petani,” ujarnya.
Penguatan pengendalian inflasi juga diarahkan pada sistem data. Jufri mendorong penggunaan basis data digital agar pemerintah dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan harga dan ketersediaan stok secara lebih cepat, akurat, dan terukur.
Sementara pada aspek komunikasi dan koordinasi, pemerintah daerah dinilai perlu melibatkan lebih banyak unsur masyarakat. Salah satunya melalui Tim Penggerak PKK yang dapat berperan dalam mengedukasi keluarga mengenai pola konsumsi pangan.
Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan ketika muncul isu kenaikan harga atau kelangkaan komoditas. Edukasi mengenai konsumsi bijak dinilai penting agar perilaku panic buying tidak justru memperbesar tekanan harga.
“Komunikasi yang efektif juga diperlukan. Bagaimana peran PKK mengajak masyarakat untuk menanam untuk kepentingan konsumsi keluarga. Kita juga perlu mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembelian panik, berbelanja secara bijak, dan membeli sesuai kebutuhan,” pungkas Jufri.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sulsel Rizki Ernadi Wimanda memaparkan perkembangan inflasi Sulsel. Pada Juli 2026, Sulsel mencatat deflasi sebesar 0,18 persen secara bulanan (month to month/mtm).
Meski demikian, secara tahunan inflasi Sulsel tercatat 2,75 persen (year on year/yoy). Sementara secara tahun kalender, inflasi berada pada angka 2,36 persen (year to date/ytd).
Dari sisi intervensi pangan, hingga saat ini telah dilaksanakan 830 kegiatan GPM di Sulsel. Sebanyak 440 kegiatan atau sekitar 53 persen di antaranya dilaksanakan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Namun, BI Sulsel menilai tingginya jumlah pelaksanaan GPM belum otomatis menjamin efektivitas program. Ketepatan pelaksanaan menjadi faktor penting agar intervensi benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Rizki mendorong penerapan prinsip 4T, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas.
Evaluasi terhadap lokasi pelaksanaan GPM menjadi penting agar program tidak hanya mengejar jumlah kegiatan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pengendalian harga dan daya beli masyarakat.
“Kita mendorong implementasi GPM dengan prinsip 4T harus diperkuat, yakni tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas,” ungkap Rizki.
Dengan strategi 4K dan evaluasi 4T tersebut, pengendalian inflasi Sulsel diarahkan tidak sekadar menjadi respons ketika harga naik.
Pemerintah daerah dituntut membangun sistem yang mampu membaca potensi gejolak sejak dari sisi produksi, memastikan stok tersedia, memperlancar distribusi, hingga memastikan intervensi pangan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Komentar