MAKASSAR, Trotoar.id — Program Multi Years Project (MYP) 2025-2027 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai membawa perubahan dalam pola pembangunan infrastruktur daerah.
Skema penganggaran lintas tahun membuat proyek strategis tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kemampuan anggaran dalam satu tahun, tetapi dirancang sejak awal hingga pekerjaan benar-benar tuntas.
Program yang digagas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tersebut memiliki total nilai sekitar Rp3,7 triliun.
Anggaran itu diarahkan untuk memperkuat infrastruktur jalan, irigasi, serta pembangunan rumah sakit regional.
Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem, menilai skema MYP memberikan kerangka pembangunan yang lebih terukur, khususnya untuk proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun.
Menurut Mizar, pembangunan infrastruktur strategis tidak ideal jika selalu dipaksa selesai dalam satu siklus anggaran. Dengan pola multiyears, pemerintah dapat menentukan target, tahapan pekerjaan, sekaligus kebutuhan pembiayaan sejak awal.
“Banggar tentu melihat dari sisi kemampuan fiskal dan kesinambungan anggaran. Tetapi fungsi DPRD bukan berhenti pada saat anggaran disepakati, pelaksanaan MYP terus kita kawal,” kata Mizar di Makassar, Senin (10/8/2026).
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, pola pembangunan secara parsial setiap tahun memiliki tantangan tersendiri.
Proyek yang membutuhkan waktu pengerjaan panjang berpotensi menghadapi ketidakpastian apabila harus menyesuaikan kembali dengan kemampuan anggaran pada setiap tahun berjalan.
Melalui skema MYP, pemerintah memiliki kepastian arah pembangunan karena pekerjaan telah dirancang berdasarkan tahapan yang jelas. Namun, Mizar mengingatkan agar skema tersebut tidak diterapkan secara sembarangan.
Menurutnya, MYP idealnya hanya digunakan untuk proyek yang benar-benar strategis, membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun, memiliki nilai manfaat besar, dan berdampak langsung terhadap konektivitas maupun pelayanan publik.
“Ke depan bisa menjadi model, tetapi tentu harus selektif. Proyek yang memang strategis dan membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang bisa dirancang dengan skema multiyears. Yang paling penting adalah perencanaannya matang, pengawasannya berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Mizar juga menilai ukuran keberhasilan MYP tidak semestinya hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran.
Menurutnya, pemerintah harus mampu menunjukkan output pembangunan sekaligus dampak yang diterima masyarakat.
“Serapan anggaran itu penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran. Yang paling penting adalah output dan manfaatnya. Masyarakat juga punya hak untuk mengetahui sejauh mana pembangunan berjalan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan aspek yang kerap luput setelah proyek selesai, yakni anggaran pemeliharaan. Infrastruktur yang telah dibangun membutuhkan biaya perawatan agar manfaatnya tidak berhenti hanya setelah proyek dinyatakan selesai.
“Begitu pun setelah pekerjaan selesai, harus ada anggaran pemeliharaan, apakah infrastruktur tersebut rusak ringan, sedang ataupun rusak berat,” tambahnya.
Menurut Mizar, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting bagi Sulsel yang memiliki wilayah luas dengan karakteristik geografis dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda.
Infrastruktur yang terkoneksi menjadi salah satu faktor penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Pembangunan jalan, misalnya, tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik. Jalan yang lebih baik dapat memperlancar mobilitas warga, mempercepat distribusi hasil pertanian dan logistik, serta membuka akses masyarakat menuju pusat pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Hal serupa berlaku pada pembangunan irigasi. Infrastruktur tersebut memiliki kaitan langsung dengan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Sementara pembangunan rumah sakit regional diarahkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di luar Kota Makassar.
Dukungan terhadap program MYP juga datang dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar.
Ombudsman menilai program MYP memiliki relevansi kuat dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat, terutama pada sektor transportasi, irigasi, dan kesehatan.
“Pada prinsipnya Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan mendukung program tersebut,” kata Ismu.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dalam program MYP menyasar sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk hingga wilayah perdesaan.
“Program-program ini terkait layanan dasar yang ada, yakni sektor transportasi melalui pemantapan infrastruktur jalan, pembangunan irigasi dan kesehatan untuk pembangunan rumah sakit regional,” jelasnya.
Program MYP 2025-2027 Pemprov Sulsel mencakup pemantapan infrastruktur jalan provinsi sepanjang sekitar 1.400 kilometer, rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani sekitar 54.000 hektare sawah, serta pembangunan rumah sakit regional di wilayah selatan dan utara Sulsel.
Dari total anggaran sekitar Rp3,7 triliun, porsi terbesar diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan. Nilainya mencapai sekitar Rp2,5 triliun, untuk pekerjaan pada sekitar 85 ruas jalan di berbagai wilayah Sulsel.
Pembangunan tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang lebih baik juga berperan dalam mempercepat akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, sentra produksi pertanian, hingga jalur distribusi logistik.
Sementara sektor irigasi mendapat alokasi sekitar Rp780 miliar. Infrastruktur tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan irigasi bagi sekitar 54.000 hektare sawah, sekaligus memperkuat produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Sulsel mengalokasikan sekitar Rp485 miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan di Gowa dan Rumah Sakit Regional Utara di Luwu.
Pembangunan dua rumah sakit regional tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan.
Dengan hadirnya fasilitas kesehatan regional, masyarakat diharapkan tidak lagi terlalu bergantung pada layanan kesehatan yang terkonsentrasi di Makassar.
Skema MYP dengan demikian tidak hanya berbicara mengenai pola pembiayaan proyek lintas tahun.
Lebih jauh, program ini menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis memiliki kesinambungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan.
Namun, efektivitas program tetap akan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan di lapangan.
Pengawasan DPRD, transparansi progres pekerjaan, ketepatan waktu, kualitas konstruksi, serta kesiapan anggaran pemeliharaan menjadi faktor penting agar investasi infrastruktur senilai Rp3,7 triliun tersebut benar-benar menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Komentar