
MAKASSAR, Trotoar.id — DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan memberikan pendidikan politik kepada 152 anggota Fraksi NasDem yang tersebar di DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kegiatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kader, tetapi juga menjadi momentum konsolidasi internal menghadapi dinamika politik dan tuntutan masyarakat.
Pendidikan politik tersebut menghadirkan sejumlah pengurus DPP Partai NasDem serta akademisi untuk membekali para anggota fraksi dengan pemahaman mengenai kebijakan publik, isu strategis, komunikasi politik, kaderisasi, hingga strategi pemenangan pemilu.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wasekjen DPP Partai NasDem Siar Anggreta Siagian. Turut hadir Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Isu Strategis DPP Partai NasDem Nining Indra Saleh, Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem sekaligus Anggota DPR RI Rudianto Lallo, serta jajaran pengurus Partai NasDem Sulsel.
Untuk memperkuat perspektif akademik, pendidikan politik tersebut juga menghadirkan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Akbar dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.
Keterlibatan akademisi dan unsur pemerintah daerah dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan perspektif politik, akademik, dan kebijakan publik.
Para anggota fraksi diharapkan tidak hanya memahami fungsi politiknya, tetapi juga mampu membaca persoalan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam kerja-kerja legislatif.

Salah satu materi yang mendapat perhatian adalah pola komunikasi politik Partai NasDem. Guru Besar Ilmu Komunikasi Unhas Prof Akbar menekankan pentingnya mempertahankan pola komunikasi partai yang berpijak pada kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi politik tidak boleh berhenti pada penyampaian pesan dari partai kepada masyarakat. Anggota legislatif harus mampu memahami situasi yang dihadapi warga, mendengar aspirasi secara langsung, kemudian menyampaikannya kembali melalui bahasa dan kebijakan yang relevan.
“Pendekatan tersebut dinilai penting karena anggota fraksi merupakan salah satu wajah partai yang berhadapan langsung dengan masyarakat.,” Kata Prof Akbar
Setiap pernyataan, sikap, dan keputusan politik anggota DPRD pada akhirnya turut membentuk persepsi publik terhadap partai.
Karena itu, komunikasi yang dibangun harus tetap dekat dengan realitas masyarakat. Persoalan yang berkembang di tengah warga perlu menjadi dasar dalam menentukan isu yang diperjuangkan, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran maupun pengawasan.
Pendidikan politik tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan anggota fraksi dalam membaca kebijakan publik dan isu strategis.
Dengan pemahaman yang lebih baik, kader yang duduk di lembaga legislatif diharapkan mampu memberikan respons yang lebih substantif terhadap berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Selain aspek komunikasi dan kebijakan publik, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi bagi 152 anggota Fraksi NasDem dari seluruh Sulawesi Selatan.
Konsolidasi dinilai penting untuk menyamakan perspektif, memperkuat koordinasi, dan memastikan kerja politik kader di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tetap berjalan dalam garis perjuangan partai.
Pendidikan politik juga diharapkan tidak hanya menghasilkan peningkatan kapasitas individu anggota fraksi, tetapi membangun pola kerja politik yang lebih terukur dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan melibatkan pengurus DPP, akademisi, serta unsur perencanaan pembangunan daerah, Partai NasDem Sulsel berupaya menempatkan pendidikan politik sebagai bagian dari penguatan kualitas kader.
Anggota fraksi didorong mampu menjalankan fungsi representasi secara lebih efektif dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pijakan utama dalam kerja politiknya.


Komentar