JAKARTA, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Wajo dan kontraktor pengelola Wilayah Kerja Migas Sengkang menyepakati peningkatan Participating Interest (PI) pemerintah daerah dari 2,5 persen menjadi 10 persen.
Kesepakatan tersebut dicapai melalui proses renegosiasi yang difasilitasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyambut kesepakatan tersebut sebagai peluang tambahan bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam.
“Alhamdulillah, renegosiasi Participating Interest (PI) Perusahaan Migas Energy Equity EPIC Sengkang (EEES) yang sebelumnya hanya 2,5 persen kembali menjadi 10 persen bagi pemerintah daerah telah dicapai,” ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, peningkatan PI tersebut membuka peluang sumber pendapatan baru bagi daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
“Ini merupakan sebuah keberkahan untuk potensi sumber pendapatan tambahan baru bagi daerah di tengah efisiensi saat ini,” tuturnya.

Proses renegosiasi tersebut difasilitasi Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman bersama jajaran, serta Sekretaris SKK Migas Lucky Yusgiantoro.
Pemprov Sulsel dan Pemkab Wajo juga melakukan pembahasan bersama jajaran direksi PT Energy Mega Persada selaku induk perusahaan EEES.
Andi Sudirman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam mendorong optimalisasi manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi daerah penghasil.
“Kami mengapresiasi fasilitasi pemerintah pusat melalui Ditjen Migas dan SKK Migas. Ini merupakan proses yang harus kita kawal bersama agar kepentingan daerah, masyarakat, dan keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas dapat berjalan secara seimbang,” jelasnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Kabupaten Wajo sebagai daerah lokasi kegiatan usaha hulu migas akan memperoleh porsi 50 persen dari PI 10 persen yang dialokasikan kepada pemerintah daerah.
Gubernur menegaskan, peningkatan PI tersebut harus diikuti dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Menurutnya, besarnya persentase PI tidak akan optimal tanpa pengelolaan yang mampu memastikan manfaatnya kembali kepada pembangunan daerah dan masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya persentasenya, tetapi bagaimana PI ini nantinya dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Untuk tahapan berikutnya, Pemprov Sulsel akan melanjutkan koordinasi bersama Pemkab Wajo dan pihak terkait, termasuk melibatkan BUMD PT Sulsel Andalan Energi (SAE) sebagai bagian dari skema pengelolaan PI daerah.
Pemprov juga akan menyiapkan anak perusahaan yang akan menjadi entitas penerima sharing PI bersama Kabupaten Wajo.
Andi Sudirman turut mengapresiasi PT Energy Mega Persada atas persetujuan terhadap usulan peningkatan PI menjadi 10 persen.
Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan kontraktor dalam pengelolaan sumber daya migas di Sulsel.
“Kesepakatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kontribusi sektor migas terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga keberlanjutan investasi yang berdampak bagi daerah,” pungkasnya.



Komentar