MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan strategi tender dini untuk sejumlah proyek strategis agar pelaksanaan pembangunan pada 2027 tidak kembali terlambat.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menargetkan proyek yang telah matang secara perencanaan dapat mulai dikerjakan sejak Januari 2027.
Strategi tersebut disampaikan Munafri saat memaparkan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna bersama DPRD Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Jumat (25/9/2026).
Menurut Appi, tender dini menjadi salah satu cara mempercepat realisasi program pembangunan. Pemerintah kota tidak ingin pelaksanaan proyek baru bergerak setelah memasuki beberapa bulan pertama tahun anggaran.
“Nah, ini kita akan memulai juga dengan beberapa kegiatan yang kita laksanakan secara tender dini. Jadi tidak menunggu lagi bulan tiga baru ada kegiatan, bulan satu sudah bisa jalan,” kata Munafri.
Ia mengatakan sejumlah proyek strategis telah disiapkan untuk skema tersebut, termasuk kegiatan yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih panjang atau bersifat multiyears.
Setelah proses penganggaran dan perencanaan dinyatakan siap, proyek tersebut akan langsung didorong masuk tahap pelaksanaan pada awal 2027.
“Jadi, setelah selesai anggarannya, langsung digenjot lagi di bulan Januari 2027,” tegasnya.
Salah satu proyek yang kembali dimasukkan dalam perencanaan adalah penataan dan pembangunan kawasan Karebosi. Proyek tersebut sebelumnya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan sehingga pemerintah kota menyiapkan perencanaan baru untuk tahun berikutnya.
“Maka dari itu, kita membuat satu perencanaan baru. Insyaallah tahun depan Karebosi akan jalan,” ujar Appi.
Langkah percepatan proyek tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan APBD Perubahan 2026 yang menurut Munafri harus menghasilkan program dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Kita memastikan bahwa anggaran perubahan (APBD-P) yang kita susun itu benar-benar bisa menjadi program yang bermanfaat buat masyarakat,” katanya.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Makassar direncanakan sebesar Rp4,56 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp128 miliar atau 2,75 persen dibandingkan target APBD Pokok 2026 sebesar Rp4,69 triliun lebih.
Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp5,26 triliun lebih, meningkat sekitar Rp90 miliar atau 1,76 persen dibandingkan APBD Pokok 2026 sebesar Rp5,17 triliun lebih.
Dengan struktur tersebut, terdapat defisit sekitar Rp699,85 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Pembiayaan netto tersebut meningkat sekitar Rp219 miliar atau 45,80 persen dibandingkan target pembiayaan netto dalam APBD Pokok 2026 yang berada di angka Rp480 miliar.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Perubahan 2026 direncanakan sebesar Rp2,27 triliun lebih. Angka tersebut turun sekitar Rp57 miliar atau 2,47 persen dibandingkan target PAD pada APBD Pokok sebesar Rp2,32 triliun lebih.
Munafri mengatakan keterbatasan ruang fiskal membuat pemerintah dan DPRD harus lebih selektif dalam menentukan program yang masuk dalam prioritas pembangunan.
Namun, keterbatasan anggaran tersebut tidak boleh menghentikan upaya pemerintah menghadirkan program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Keterbatasan ruang fiskal membuat kita harus bijak memilih program dan kegiatan prioritas. Namun dengan semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif, saya percaya bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berbuat yang terbaik,” ujarnya.
Dalam APBD Perubahan 2026, Pemkot Makassar menetapkan tujuh arah kebijakan prioritas. Mulai dari peningkatan daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, penguatan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan tata ruang, hingga pengembangan inovasi, seni budaya dan pariwisata.
Prioritas lainnya mencakup penguatan tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum, peningkatan pelayanan serta perlindungan perempuan, anak dan penyandang disabilitas, pembangunan kepemudaan dan olahraga, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
Munafri juga menekankan pentingnya pengawasan bersama antara pemerintah kota dan DPRD dalam memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar diterjemahkan menjadi program pembangunan.
“Untuk memastikan kegiatan ini bersama-sama dengan legislatif, penggunaan anggaran ini terkontrol dan diawasi dengan baik. Sehingga kerja sama antara eksekutif dan legislatif ini memang harus berjalan dengan baik,” tuturnya.
Ia berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 tidak berhenti pada penyesuaian angka anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan strategi tender dini, Pemkot Makassar menargetkan proyek-proyek yang telah siap tidak lagi menunggu hingga pertengahan tahun untuk bergerak. Awal 2027 diproyeksikan menjadi momentum dimulainya sejumlah proyek strategis, termasuk rencana penataan kawasan Karebosi.
“Makassar hari ini adalah Makassar yang sedang tumbuh, dan Makassar esok adalah Makassar yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” pungkas Munafri. (*)
