MAKASSAR, TROTOAR.ID — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), mengungkapkan hasil roadshow ke 23 DPD II kabupaten/kota menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar se-Sulsel.
IAS menegaskan, penunjukan Plt tidak semata-mata didasarkan pada berakhirnya masa kepengurusan.
Evaluasi terhadap keseriusan pengurus dalam menjalankan konsolidasi organisasi juga menjadi parameter sebelum keputusan diambil.
Hal itu disampaikan IAS usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) Plt Ketua DPD II Golkar Maros dan Bone di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Makassar, Jumat (25/9/2026).
“Jadi, alasan menunjuk Plt bukan sekadar karena periodesasi kepengurusan yang sudah habis. Dalam pertimbangan mendesak atau tidak ditetapkan Plt, juga merujuk pada evaluasi hasil roadshow yang sudah kami lakukan ke 23 kabupaten/kota,” kata IAS.
Menurut dia, roadshow tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi internal masing-masing DPD II, terutama dalam hal keseriusan menjalankan konsolidasi organisasi dan membangun kekuatan partai di tingkat daerah.
“Jujur saja, setelah keliling DPD II, terlihat jelas siapa saja pimpinan yang betul-betul serius dan bersungguh-sungguh, dan siapa yang setengah hati. Semua itu akan menjadi pertimbangan,” tegas mantan Wali Kota Makassar dua periode tersebut.
Dalam kesempatan itu, IAS menyerahkan tampuk kepemimpinan sementara Golkar Bone kepada Irwandi Burhan dan Golkar Maros kepada Andi Patarai Amir. Keduanya merupakan pengurus DPD I Golkar Sulsel.
IAS menjelaskan, penunjukan Plt juga harus mengacu pada ketentuan organisasi. Salah satu pertimbangannya adalah figur yang ditunjuk berasal dari jajaran pengurus DPD I Golkar Sulsel.
“Yang pertama, penunjukan Plt itu adalah pengurus DPD I. Jadi, berdasarkan aturan organisasi, orang yang di-PLT-kan adalah pengurus DPD I. Pak Patarai dan Pak Irwandi ini adalah pengurus DPD I. Itu alasan utamanya,” jelas IAS.
Namun, aspek administratif bukan satu-satunya pertimbangan. Golkar Sulsel juga mempertimbangkan pemahaman calon Plt terhadap karakter wilayah, kearifan lokal, serta dinamika internal organisasi di daerah yang dipimpinnya.
“Yang kedua, kita melihat orang yang paham tentang karakter wilayah. Jangan sampai kita menunjuk orang yang tidak paham karakternya,” ujarnya.
IAS menilai Irwandi Burhan memiliki modal pengalaman dan pemahaman yang cukup mengenai dinamika politik serta organisasi Golkar di Bone. Irwandi merupakan Wakil Ketua DPRD Bone dan pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Bone.
Begitu pula dengan Andi Patarai Amir yang dinilai memiliki pengalaman serta pemahaman terhadap dinamika politik dan pemerintahan di Maros. Patarai juga pernah menduduki posisi pimpinan DPRD di daerah tersebut.
Dengan pertimbangan itu, IAS meyakini proses konsolidasi menuju Musyawarah Daerah (Musda) di kedua daerah tersebut dapat berjalan lebih efektif.
Sebelumnya, DPD II Golkar Maros dipimpin Hj Suhartina Bohari, sementara Golkar Bone dipimpin Andi Fahsar M Padjalangi. Suhartina mengundurkan diri menjelang pelaksanaan Musda Golkar Sulsel, sedangkan Andi Fahsar kini mendapat penugasan sebagai Kepala Badan Pengawas Bulog.
IAS mengakui penunjukan Plt di kedua daerah tersebut tidak terlepas dari perubahan kepemimpinan yang terjadi. Namun, secara organisasi, seluruh masa kepengurusan DPD II Golkar di 24 kabupaten/kota se-Sulsel juga telah berakhir.
“Kita lakukan bertahap,” kata IAS.
Ia menegaskan, Plt tidak memiliki agenda lain selain menjalankan konsolidasi dan mempersiapkan Musda. Masa tugas Plt akan berakhir setelah Musda menghasilkan ketua definitif.
IAS menargetkan Musda DPD II Golkar di 24 kabupaten/kota mulai digelar pada awal November 2026. Ia optimistis seluruh Musda dapat dirampungkan dalam waktu sekitar dua bulan.
“Saat ini, survei calon sedang berjalan,” ungkapnya.
Terpisah, Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulsel, Rahman Pina, meminta para Plt yang telah menerima mandat segera bergerak melakukan konsolidasi di wilayah masing-masing.
“Selamat menjalankan tugas melakukan konsolidasi,” ujar Rahman Pina yang juga pimpinan DPRD Sulsel.
