TAKALAR, TEOTOAR.ID — Sulawesi Selatan menjadi lokasi utama aktivasi serentak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi di kawasan Timur Indonesia.
Aktivasi tersebut ditandai dengan peresmian SPPG di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Jumat (2/10/2026), yang dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan.
Sebanyak 480 SPPG yang diaktivasi tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di kawasan Timur Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 SPPG merupakan mitra mandiri, sementara 269 SPPG berada di wilayah terpencil.
Gubernur Andi Sudirman mengapresiasi BGN yang memilih Sulawesi Selatan sebagai lokasi utama aktivasi SPPG untuk kawasan Timur Indonesia.
Menurutnya, penempatan SPPG di wilayah 3T menjadi langkah penting untuk memastikan keterbatasan akses geografis tidak menjadi penghalang bagi anak-anak memperoleh makanan bergizi.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BGN karena memilih Sulsel untuk peresmian SPPG wilayah 3T. Kami tentu mengapresiasi Bapak Kepala BGN membuka atau mengaktivasi SPPG terutama di daerah 3T dan memiliki prevalensi stunting yang tinggi,” kata Andi Sudirman.
Ia menilai keberadaan SPPG di wilayah terpencil memiliki arti penting karena kebutuhan gizi anak harus tetap terpenuhi meski mereka tinggal jauh dari pusat layanan pemerintahan.
“Karena masyarakat di 3T, anak-anaknya tentu berharap ingin diberi makan setiap hari dengan makanan yang bergizi,” ujarnya.
Andi Sudirman menegaskan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi secara masif. Namun, besarnya cakupan program juga harus diikuti dengan pembenahan sistem dan pelaksanaan secara bertahap.
Menurutnya, program berskala besar membutuhkan kerja keras dan evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaannya semakin efektif.
“Kita berharap banyak dilakukan pembenahan. Semua kegiatan-kegiatan kita ketika banyak program dan sifatnya masif tentu harus ada kerja keras di belakang semua itu untuk dilakukan perlahan dan bertahap untuk melakukan pembenahan,” tuturnya.
Pemprov Sulsel, lanjutnya, juga mendorong agar cakupan SPPG tidak berhenti di wilayah daratan, tetapi diperluas hingga kawasan kepulauan dan daerah yang menghadapi tantangan geografis.
Andi Sudirman berharap keberadaan dapur SPPG dapat menjangkau lebih banyak wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, termasuk daerah terpencil yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
“Kita tentu sangat mendukung, mensupport terus Bapak Kepala BGN dan berharap tentu dilakukan perluasan dapur SPPG terutama di wilayah pulau-pulau, daerah terpencil dan wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulsel,” pungkasnya.
Aktivasi 480 SPPG tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan program pemenuhan gizi di kawasan Timur Indonesia. Dengan hadirnya layanan hingga wilayah 3T, pemerintah diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses pangan bergizi sekaligus memperkuat intervensi terhadap persoalan stunting.
Bagi Sulawesi Selatan, penunjukan sebagai lokasi utama aktivasi juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program pemenuhan gizi dapat berjalan secara berkelanjutan hingga ke wilayah yang paling sulit dijangkau.
