BULUKUMBA, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali mendekatkan berbagai layanan publik kepada masyarakat melalui Jambore Pelayanan Publik.
Namun, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf mengingatkan agar inovasi tersebut tidak berhenti pada kehadiran layanan di desa dan kecamatan.
Menurut Andi Utta, sapaan akrabnya, kualitas pelayanan harus terus dievaluasi agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan, kecepatan dan manfaat dari kehadiran pemerintah di tengah mereka.
Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan amanat pada Apel Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Bulukumba di halaman Kantor Bupati Bulukumba, Senin (5/10/2026).
Andi Utta menjelaskan, Jambore Pelayanan Publik merupakan upaya Pemkab Bulukumba memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat dengan membawa berbagai layanan OPD langsung ke desa dan kecamatan.
Dengan pola tersebut, masyarakat tidak harus selalu datang ke pusat pemerintahan di Kota Bulukumba untuk mengakses layanan yang dibutuhkan.
“Di Bulukumba, semua pelayanan dipindahkan ke desa dan kecamatan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik,” ungkapnya.
Namun, Bupati meminta jajaran pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri hanya karena pelaksanaan Jambore mendapat respons positif dari masyarakat maupun pemberitaan media.
Baginya, ukuran keberhasilan sebuah program bukan terletak pada terlaksananya kegiatan, melainkan sejauh mana program tersebut memberikan dampak dan menyelesaikan kebutuhan masyarakat.
“Jangan hanya menggugurkan kewajiban, tapi kita dituntut untuk berinovasi. Kita harus evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apakah sudah berkualitas atau belum? Apakah program yang dijalankan berdampak kepada masyarakat atau tidak?” ujarnya.
Karena itu, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh setiap kali Jambore Pelayanan Publik digelar. Mulai dari jenis layanan yang dihadirkan, mekanisme pelayanan, waktu tunggu, antrean hingga tingkat kepuasan masyarakat.
Andi Utta juga menyoroti kemungkinan masih adanya warga yang belum mendapatkan pelayanan secara maksimal akibat persoalan teknis, termasuk antrean panjang pada layanan tertentu.
“Apakah masyarakat terbantu dengan pelayanan kita, termasuk Jambore Pelayanan Publik? Kita harus evaluasi kalau masih ada yang kurang. Mungkin ada antrean yang panjang sehingga masyarakat kurang terlayani secara maksimal,” katanya.
Menurutnya, setiap kekurangan yang ditemukan bukan untuk menjadi bahan saling menyalahkan. Sebaliknya, kekurangan tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada pelaksanaan berikutnya.
“Ini yang harus dievaluasi terus-menerus di setiap kegiatan. Kenapa? Karena ini pembelajaran untuk lebih baik lagi, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan optimal,” jelasnya.
Bupati juga meminta seluruh OPD tidak sekadar datang membawa layanan. Setiap perangkat daerah harus memastikan standar pelayanan tetap terjaga meski pelayanan dilaksanakan di luar kantor pemerintahan.
Jambore Pelayanan Publik diharapkan menjadi ruang untuk memperlihatkan kehadiran pemerintah sekaligus mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat.
Dengan turun langsung ke desa dan kecamatan, OPD juga memiliki kesempatan melihat persoalan pelayanan dari perspektif masyarakat, termasuk mengidentifikasi bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki.
Bagi Andi Utta, pola pelayanan tersebut harus terus dikembangkan melalui inovasi dan evaluasi. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan layanan, tetapi harus memastikan warga memperoleh pelayanan yang mudah, cepat dan optimal.
Jambore Pelayanan Publik juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Bulukumba membangun budaya pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat dan berorientasi pada hasil.
Untuk diketahui, Jambore Pelayanan Publik ketiga akan digelar di Kecamatan Kajang, tepatnya di Lapangan Desa Tambangan, pada Rabu-Kamis, 7-8 Oktober 2026.
Berbagai layanan OPD akan dihadirkan dalam kegiatan tersebut sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah secara lebih dekat tanpa harus datang ke pusat pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.
