MAKASSAR, TROTOAR.ID — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menilai kepastian legalitas aset daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat pembangunan.
Sertifikasi aset pemerintah daerah dinilai dapat memperkuat tata kelola sekaligus membuka ruang optimalisasi aset untuk mendukung program prioritas daerah dan nasional.
Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Grind and Pull Makassar, Jalan Andi Mappanyukki, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis pemerintahan daerah, mulai dari pengelolaan aset dan Barang Milik Daerah (BMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah.
Dalam agenda yang sama turut diserahkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta program Local Service Delivery Project (LSDP) untuk wilayah se-Pulau Sulawesi.
Andi Sudirman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kepastian hukum atas aset milik pemerintah daerah.
Menurutnya, legalitas aset bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan efektivitas pembangunan.
“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.
Ia menambahkan, kepastian status aset akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Penyerahan sertifikat aset ini sangat membantu kami dalam mendukung pelaksanaan program-program daerah maupun program prioritas nasional,” sambungnya.
Menurut Andi Sudirman, percepatan pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Karena itu, sinergi dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian terkait dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah.
Kolaborasi tersebut tidak hanya menyangkut persoalan aset, tetapi juga penataan lingkungan dan persampahan, penguatan BUMD hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ada banyak program Bapak Presiden yang dapat kita dukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri dan kementerian terkait. Ini dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk aset, lingkungan dan persampahan, BUMD, serta lainnya,” jelasnya.
Andi Sudirman juga berharap perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan spesifik daerah terus diperkuat.
Menurutnya, dukungan kebijakan dan fasilitasi kementerian dapat mempercepat penyelesaian berbagai aspirasi pembangunan di Sulawesi Selatan.
“Ke depan kami berharap DPR RI terus mendorong kementerian untuk memberi perhatian, termasuk terhadap aspirasi daerah. Kehadiran Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait tentu sangat membantu dan mempermudah proses tersebut,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Andi Sudirman turut mengapresiasi perhatian DPR RI, khususnya Komisi II, terhadap rencana kebijakan pembebanan anggaran melalui APBN 2027 untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk pembiayaan PPPK.
Ia berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Harapannya Sulawesi Selatan dapat menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia. Kami tentu siap mempercepat sekaligus mendukung pelaksanaan program-program tersebut,” pungkasnya.
