MAKASSAR, Trotoar.id — Maraknya tawuran antarkelompok di Kota Makassar mendorong Pemerintah Kota Makassar memperkuat langkah pencegahan di tingkat wilayah.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menginstruksikan seluruh camat dan lurah meningkatkan patroli malam, mengaktifkan kembali pos ronda, serta memperkuat koordinasi dengan TNI-Polri dan Satpol PP.
Instruksi tersebut ditegaskan Munafri saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Selasa (20/10/2026) sore.
Rapat itu turut dihadiri jajaran Kodim 1408/Makassar, perwakilan Polrestabes Makassar bersama para kapolsek, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran asisten dan staf ahli.
Munafri menegaskan, penanganan tawuran tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat keamanan.
Pemerintah kecamatan dan kelurahan harus mengambil peran aktif dengan turun langsung ke masyarakat, memantau kondisi lingkungan, dan membangun kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan langkah nyata di lapangan, bukan sekadar koordinasi di atas meja.
“Kejadian marak belakangan ini perlu ditangani bersama-sama. Karena itu, Pemerintah Kota bersama TNI-Polri harus bergerak bersama untuk melakukan pencegahan dan memastikan persoalan ini bisa diselesaikan,” tegas Munafri.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu meminta camat dan lurah, terutama di wilayah rawan konflik, lebih intensif memantau situasi, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mengidentifikasi persoalan yang berpotensi memicu perkelahian.
Ia juga mengingatkan agar pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di wilayah tempat tawuran terjadi.
Camat dan lurah di kawasan sekitar harus ikut meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi konflik meluas.
“Jangan menganggap kalau di daerah saya tidak terjadi, sehingga tidak perlu terlalu fokus melihat ini. Semua harus diantisipasi dengan baik, karena kita tidak ingin konflik ini menular ke wilayah lain,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Makassar akan memperkuat patroli malam secara rutin dengan melibatkan camat, lurah, Satpol PP, serta unsur TNI dan Polri.
Pengaktifan kembali pos-pos ronda juga menjadi bagian dari strategi memperkuat keamanan lingkungan.
Selain menjadi ruang berkumpul warga, pos ronda diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan membantu mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.
Munafri turut membuka peluang penambahan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik yang dinilai rawan tawuran. Para camat diminta segera melaporkan kebutuhan di wilayah masing-masing agar dapat ditindaklanjuti pemerintah kota.
“Kalau ada wilayah yang kekurangan CCTV, sampaikan kepada camat dan secepatnya akan kita eksekusi,” tegasnya.
Selain meningkatkan pengawasan, Munafri meminta aparat keamanan menindak tegas pihak luar yang terbukti terlibat memprovokasi konflik antarkelompok.
Masyarakat juga diimbau tidak mudah terpancing provokasi di media sosial, termasuk konten yang berisi tantangan, saling ejek, maupun ajakan berkelahi.
Menurut Munafri, persoalan kecil atau kesalahpahaman dapat berkembang menjadi konflik lebih besar apabila tidak diselesaikan secara bijak.
Karena itu, komunikasi dengan tokoh masyarakat dan pemberdayaan warga harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum.
Munafri menilai, penanganan tawuran yang berulang membutuhkan pendekatan menyeluruh.
Upaya pemerintah tidak cukup hanya menghentikan bentrokan ketika terjadi, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan agar konflik serupa tidak kembali terulang.
Langkah tersebut mencakup pencegahan melalui patroli dan pemetaan wilayah rawan, penindakan terhadap pelaku kekerasan sesuai ketentuan hukum, serta pemulihan hubungan sosial antarkelompok yang bertikai.
Di tingkat masyarakat, pemerintah kecamatan dan kelurahan didorong memperkuat dialog, memberikan edukasi hukum dan toleransi kepada generasi muda, serta menghadirkan ruang interaksi yang positif.
Kegiatan sosial, olahraga, dan aktivitas produktif lainnya juga diharapkan menjadi wadah bagi anak muda untuk mengembangkan potensi sekaligus membangun hubungan yang lebih baik antarkelompok.
“Tidak ada untungnya berkelahi sesama kita. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun komunikasi, mencegah provokasi, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan positif,” serunya.
Ia menambahkan, dialog terbuka antarkelompok perlu diperkuat untuk mencegah kesalahpahaman dan menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.
Sementara itu, apabila konflik telah terjadi, pemerintah kecamatan dan kelurahan diharapkan ikut mendorong rekonsiliasi guna memulihkan hubungan sosial warga yang sempat terganggu.
Bagi Munafri, keberhasilan menjaga keamanan kota membutuhkan konsistensi dan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga di tingkat lingkungan.
Melalui patroli rutin, penguatan pos ronda, penambahan CCTV di titik rawan, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat, Pemkot Makassar berharap potensi tawuran dapat dideteksi lebih dini dan konflik antarkelompok tidak terus berulang.
“Dengan kolaborasi yang konsisten, penanganan konflik kita harapkan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan kondusif untuk jangka panjang,” tutup Appi. (*)
Komentar