MAKASSAR, TROTOAR.ID — Keinginan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk mempercepat pembangunan Jembatan Kembar Barombong belum sepenuhnya berjalan mulus.
Proyek infrastruktur yang dinantikan masyarakat untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong tersebut masih terbentur persoalan sengketa kepemilikan lahan.
Pemerintah Kota Makassar sejatinya telah bergerak menuntaskan proses pengadaan tanah yang menjadi bagian dari rencana pembangunan jembatan.
Namun, persoalan legalitas pada sejumlah bidang tanah membuat proses pembebasan lahan harus dilakukan secara hati-hati. Bahkan, terdapat tiga pihak yang saling mengklaim memiliki hak atas tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan Jembatan Barombong menjadi salah satu perhatian Wali Kota Munafri Arifuddin.
Arahan tersebut diberikan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang selama ini mengeluhkan akses dan kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
“Bapak Wali Kota (Pak Appi) ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, kendala utama bukan terletak pada keinginan pemerintah untuk menjalankan pembangunan, melainkan belum tuntasnya persoalan legalitas tanah.
Sejumlah pihak mengajukan dasar kepemilikan berbeda, mulai dari sertifikat hak milik hingga dokumen alas hak lainnya. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak bisa sembarangan melakukan pembayaran ganti kerugian.
Berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Kota Makassar, persoalan tersebut juga melibatkan gugatan dari sejumlah pihak, termasuk PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), serta gugatan yang berkaitan dengan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga.
Selain itu, terdapat somasi dari salah seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas bidang tanah yang masuk dalam objek pengadaan.
Dari hasil penelusuran sementara, terdapat tiga nama yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Ketiganya memiliki dokumen berbeda yang masih memerlukan pemeriksaan dan kajian lebih lanjut untuk memastikan keabsahan serta status hukum masing-masing bidang tanah.
Untuk bidang tanah yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan yang terdampak pengadaan sekitar 520 meter persegi. Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 1.175 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 244, dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa SK Redistribusi yang disebut terbit pada 1964, sedangkan Jasmani Agi mengantongi dokumen surat peralihan hak. Di sisi lain, PT GMTD juga diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan tersebut dengan luas yang diperkirakan mencapai delapan hektare.
Menghadapi kompleksitas persoalan itu, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan mekanisme pengadaan tanah. Jika sebelumnya direncanakan melalui mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B2B), kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Skema baru tersebut mencakup persiapan administrasi, verifikasi dokumen, pendataan objek dan subjek tanah, hingga pemeriksaan oleh instansi pertanahan sesuai ketentuan.
Izhar menegaskan, apabila seluruh proses verifikasi dan penilaian telah rampung, pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian berdasarkan status hukum masing-masing bidang tanah.
Jika masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Makassar bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan dalam fasilitasi perencanaan dan koordinasi, sedangkan pembangunan fisik jembatan menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan BBPJN dengan pendanaan APBN.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” tutupnya.
Komentar