MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mulai mendorong strategi penguatan ekspor daerah dengan menyiapkan pengembangan klaster komoditas unggulan di kabupaten dan kota.
Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal, memperluas akses pasar internasional, sekaligus memastikan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperoleh nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel), khususnya dalam pendampingan ekspor, edukasi kepabeanan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha.
Komitmen itu dibahas dalam pertemuan Fatmawati bersama Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, beserta jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).
Fatmawati menilai, Sulawesi Selatan memiliki potensi komoditas unggulan yang besar untuk dikembangkan menjadi produk berorientasi ekspor.
Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya ditopang kemampuan pelaku usaha, akses pasar, serta sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi.
Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah persepsi pelaku UMKM yang masih menganggap ekspor sebagai proses rumit, mahal, dan sulit dijangkau.
“Kami membutuhkan masukan dan pendampingan dari Bea Cukai, terutama bagaimana mendorong UMKM kita agar lebih memahami ekspor. Selama ini masih ada pelaku usaha yang menganggap ekspor itu rumit, mahal, dan menakutkan,” ujar Fatmawati.
Karena itu, ia meminta Bea Cukai lebih aktif melakukan pendampingan, termasuk membuka akses informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan fasilitas ekspor bagi pelaku usaha di daerah.
Untuk memperkuat daya saing produk lokal, Fatmawati mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan potensi masing-masing kabupaten dan kota.
Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa.
Menurutnya, pengembangan komoditas tersebut perlu dilakukan melalui sistem klaster dengan melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), serta mitra usaha sebagai pengumpul dan penghubung produk petani dengan pasar yang lebih luas.
Melalui pola tersebut, hasil produksi petani dan UMKM diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah maupun pasar internasional.
Fatmawati tidak ingin potensi ekonomi Sulsel justru lebih banyak dinikmati daerah lain karena lemahnya sistem pengumpulan, pengolahan, dan distribusi komoditas lokal.
“Jangan sampai ketika panen, komoditas kita langsung dibeli oleh tengkulak dan dibawa keluar daerah. Kita ingin ada wadah yang mengumpulkan produk unggulan dari kabupaten dan kota sehingga petani dan pelaku usaha mendapatkan nilai tambah,” jelasnya.
Selain persoalan pengelolaan komoditas, Fatmawati juga menyoroti pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor.
Ia mengungkapkan, sejumlah produk yang dihasilkan di Sulawesi Selatan justru tercatat sebagai ekspor daerah lain karena pengiriman dilakukan melalui pelabuhan di Surabaya atau Jakarta.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar kontribusi Sulsel terhadap ekspor nasional dapat tercatat lebih akurat.
Untuk itu, penguatan infrastruktur logistik juga menjadi kebutuhan penting. Termasuk ketersediaan kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) guna menjaga kualitas produk sekaligus menekan biaya pengiriman.
Merespons dorongan tersebut, Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel, Martha Octavia, menyatakan kesiapan Bea Cukai mendukung pengembangan ekspor daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, serta pendampingan bagi UMKM di kabupaten dan kota.
Martha menjelaskan, kesiapan suatu produk untuk menembus pasar internasional setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas.
Ketiga aspek tersebut menjadi faktor penting agar pelaku usaha mampu memenuhi permintaan pasar ekspor secara konsisten.
Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pelaku usaha berpeluang difasilitasi untuk bertemu dengan calon pembeli dari luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia.
Dukungan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi UMKM Sulsel untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pemasaran.
Di luar agenda pengembangan ekspor, pertemuan tersebut juga membahas persoalan penurunan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang diterima Sulawesi Selatan serta meningkatnya peredaran rokok ilegal.
Fatmawati menilai, formula pembagian DBH CHT perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan beban daerah pemasaran dan konsumsi, bukan hanya wilayah penghasil tembakau maupun industri hasil tembakau.
Menurutnya, daerah yang menjadi pasar peredaran produk tembakau juga menghadapi konsekuensi, mulai dari persoalan pengawasan rokok ilegal hingga dampak kesehatan masyarakat.
“Ini menjadi perhatian kami karena daerah pemasaran juga menghadapi persoalan peredaran rokok ilegal dan dampak kesehatannya. Kami berharap ada evaluasi terhadap indikator pembagian DBHCHT agar kebutuhan daerah dapat diperhitungkan secara lebih proporsional,” ungkapnya.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Bea Cukai juga memaparkan hasil penindakan rokok ilegal hingga November 2026 yang mencapai sekitar 125 juta hingga 130 juta batang.
Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan hasil penindakan tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 40 juta batang.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Sulsel akan mendorong komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta DPR RI untuk membahas evaluasi formula pembagian DBH CHT.
Fatmawati juga menilai pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Soppeng serta rencana pengembangan sentra serupa di Kabupaten Maros perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pengembangan industri hasil tembakau yang legal dapat membuka aktivitas ekonomi produktif sekaligus memberikan nilai tambah bagi daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam pengembangan klaster komoditas unggulan, perluasan akses ekspor, pemberdayaan UMKM, serta penguatan pengawasan peredaran rokok ilegal.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Sulsel ingin memastikan potensi komoditas daerah tidak sekadar menjadi produk unggulan di tingkat lokal, tetapi mampu bersaing di pasar internasional dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. (*)
Komentar