MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemadaman listrik bergilir yang terus dikeluhkan masyarakat Makassar akhirnya mendapat perhatian serius Wali Kota Munafri Arifuddin.
Pemerintah Kota Makassar meminta PT PLN (Persero) bergerak lebih cepat mengatasi krisis pasokan listrik sekaligus memberikan kepastian kapan kondisi kelistrikan kembali normal.
Merespons keresahan warga, Munafri yang akrab disapa Appi memanggil jajaran manajemen PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar) untuk membahas persoalan tersebut, Senin (16/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar itu dipimpin langsung General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono. Pembahasan difokuskan pada penyebab defisit pasokan listrik, dampak pemadaman bergilir, serta langkah percepatan pemulihan sistem kelistrikan di Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan.
Appi menegaskan, pemanggilan manajemen PLN merupakan respons pemerintah terhadap banyaknya keluhan masyarakat yang terdampak pemadaman. Menurutnya, persoalan listrik tidak boleh hanya berhenti pada penjelasan teknis, tetapi harus diikuti langkah konkret yang memberikan kepastian kepada pelanggan.
“Pertemuan ini semoga menghasilkan solusi konkret. Apalagi, banyak sekali aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di Makassar. Tadi sudah dijelaskan penyebabnya, sembari kita bersama-sama mencari solusi,” ujar Appi.
Ia menilai, gangguan pasokan listrik telah melampaui persoalan teknis semata. Aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, hingga roda perekonomian masyarakat ikut terdampak. Sektor UMKM menjadi salah satu yang paling membutuhkan perhatian karena aktivitas usahanya sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
Karena itu, Pemerintah Kota Makassar mendorong PLN mempercepat langkah pemulihan, termasuk mengoptimalkan pembangkit alternatif dan mendatangkan generator set (genset) untuk menopang kebutuhan listrik selama persoalan pasokan utama belum teratasi.
Appi juga meminta agar genset yang tersedia dapat diprioritaskan untuk ditempatkan di sejumlah wilayah Makassar. Langkah tersebut diharapkan menjadi solusi sementara untuk mengurangi beban masyarakat akibat pemadaman bergilir.
“Kita memahami ada persoalan teknis yang tidak bisa langsung diselesaikan saat ini juga. Tetapi kita menunggu upaya-upaya yang dilakukan pihak PLN, salah satunya dengan mendatangkan genset yang ada,” jelasnya.
“Kami juga berharap kepada PLN agar genset yang tersedia bisa ditempatkan di wilayah Kota Makassar,” lanjut Appi.
Selain persoalan teknis, Appi menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari PLN mengenai perkembangan penanganan gangguan, termasuk jadwal dan wilayah yang berpotensi terdampak pemadaman.
Kepastian informasi dinilai penting agar masyarakat dapat mengatur aktivitas dan mengantisipasi dampak gangguan listrik.
“Ini kondisi yang tentu tidak mengenakkan bagi semua pihak. Tetapi kita Pemerintah Kota juga harus memastikan pola koordinasi dengan PLN berjalan baik, sehingga penyediaan listrik bisa mencukupi dan terdistribusi dengan baik, terutama bagi kalangan usaha mikro,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, PLN mengungkap persoalan mendasar yang menyebabkan pemadaman bergilir, yakni defisit pasokan listrik sekitar 500 megawatt (MW).
Penurunan produksi sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat minimnya ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama terganggunya sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan.
General Manager PLN UID Sulselrabar, Didik Wicaksono, menjelaskan bahwa sejumlah pembangkit besar, di antaranya PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru, mengalami penurunan kapasitas produksi. Dalam kondisi normal, ketiga pembangkit tersebut mampu menyuplai sekitar 800 MW, tetapi saat ini produksinya hanya berkisar 300 MW.
“Artinya, terjadi kehilangan pasokan sekitar 500 MW yang menyebabkan sistem kelistrikan mengalami defisit daya,” ungkap Didik.
Menurutnya, kondisi tersebut memaksa PLN melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir. Kebijakan itu ditempuh untuk menjaga keseimbangan sistem kelistrikan agar gangguan tidak berkembang menjadi pemadaman yang lebih luas.
Atas kondisi tersebut, Didik menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Makassar dan seluruh pelanggan PLN. Ia mengakui gangguan pasokan listrik telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan listrik untuk berbagai aktivitas.
Untuk mengatasi defisit tersebut, PLN menyiapkan tambahan pasokan melalui pembangkit sewa dengan total kapasitas mencapai 700 MW. Dari jumlah itu, sekitar 125 MW telah beroperasi, sedangkan tambahan 200 MW lainnya masih dalam proses pengadaan dan pengoperasian.
Tambahan daya tersebut akan didistribusikan ke sejumlah wilayah, di antaranya Sungguminasa, Bulukumba, Palopo, serta beberapa daerah di Sulawesi Tenggara.
Dalam skema penguatan pasokan itu, PLN juga menyiapkan sekitar 50 unit genset, termasuk yang diharapkan dapat membantu kebutuhan listrik di Kota Makassar.
Didik berharap tambahan kapasitas pembangkit tersebut dapat memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan, mengurangi defisit daya, sekaligus menekan intensitas pemadaman bergilir yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Meski demikian, PLN masih berharap kondisi cuaca segera membaik dan curah hujan kembali meningkat, khususnya di daerah tangkapan air pembangkit PLTA. Sebab, pemulihan produksi pembangkit hidroelektrik sangat bergantung pada ketersediaan air.
“Kalau air sudah ada, insyaallah ini akan segera berlalu. Karena pembangkit terbesar kami adalah PLTA, sehingga memang masih sangat bergantung pada ketersediaan air,” tuturnya.
Di tengah keluhan pemadaman, PLN juga menanggapi laporan pelanggan mengenai kenaikan tagihan listrik. Didik menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik.
Pelanggan yang merasa tagihannya tidak sesuai diminta memeriksa catatan pemakaian pada meteran masing-masing dan melaporkan kepada PLN jika ditemukan ketidaksesuaian.
Ia menjelaskan, peningkatan suhu udara juga berpotensi memengaruhi konsumsi listrik rumah tangga, terutama penggunaan pendingin ruangan atau AC yang membutuhkan energi lebih besar saat cuaca panas.
Sementara itu, terkait potensi kerugian pelanggan akibat pemadaman, termasuk pelaku usaha laundry, UMKM, maupun kerusakan peralatan elektronik, PLN menyatakan mekanisme kompensasi tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Pihaknya akan berkonsultasi dengan PLN pusat dan kementerian terkait untuk memastikan ketentuan serta perhitungan pemberian kompensasi kepada pelanggan.
“Kompensasi PLN mengikuti peraturan yang ada. Kami akan konsultasi ke PLN pusat dan kementerian terkait, apakah berdasarkan perhitungan yang ada pelanggan mendapatkan kompensasi atau tidak,” tutup Didik.
Pertemuan tersebut menjadi ujian bagi PLN untuk membuktikan kesiapan langkah pemulihan di tengah keresahan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, yang dibutuhkan warga bukan hanya penjelasan mengenai penyebab defisit listrik, tetapi juga kepastian waktu dan langkah nyata agar aktivitas masyarakat kembali berjalan normal.



Komentar