MAKASSAR, TROTOAR.ID – Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan permasalahan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sulawesi Selatan tahun anggaran 2025-2026 mulai menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
DPRD Sulsel kini berupaya menelusuri sumber persoalan tersebut. Pasalnya, sejumlah legislator mengaku tidak pernah mengelola maupun memiliki alokasi anggaran pokir selama menjalankan tugas sebagai anggota dewan.
Persoalan ini mencuat setelah DPRD Sulsel menghadiri rapat koordinasi yang digelar KPK di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada 5 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menyampaikan adanya temuan terkait anggaran pokir DPRD Sulsel periode 2025-2026.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan rapat yang digelar pihaknya bertujuan meminta penjelasan sekaligus mengonfirmasi sumber temuan KPK tersebut.
Menurutnya, DPRD perlu mengetahui mengapa anggaran pokir menjadi persoalan, sementara selama dua tahun terakhir dirinya bersama anggota dewan lainnya mengaku tidak pernah menjalankan program pokir.

“Iya, jadi rapat hari ini sebenarnya kita mau mengonfirmasi kenapa ada temuan KPK yang kita tidak pernah laksanakan,” kata Kadir saat ditemui usai rapat di ruangannya.
Politikus Partai Golkar itu menegaskan, sejak dirinya dilantik hingga saat ini, tidak pernah ada pelaksanaan anggaran pokir di DPRD Sulsel.
Ia menjelaskan, usulan yang disampaikan anggota dewan selama ini merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses.
“Tidak ada pokir. DPRD tidak ada pokir, sejak kami masuk sampai hari ini,” tegasnya.
Namun, upaya meminta penjelasan tersebut belum membuahkan hasil. Kadir menyebut Bappelitbangda dan Inspektorat Provinsi Sulsel belum membawa dokumen maupun data anggaran yang menjadi persoalan dalam temuan KPK.
Akibatnya, rapat yang sedianya membahas persoalan tersebut terpaksa ditunda hingga pekan depan.
“Mereka hadir, tapi tidak membawa data soal anggaran pokir yang menjadi temuan KPK. Makanya rapat kita tunda sampai Minggu depan. Mereka harus bawa datanya,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengatakan pihaknya mendapat arahan dari KPK untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan yang menjadi temuan lembaga antirasuah tersebut.
Karena itu, DPRD menggelar rapat bersama Inspektorat guna mengidentifikasi persoalan sekaligus memastikan apakah terdapat kekeliruan dalam proses penganggaran maupun pelaksanaan program.
Menurut Fauzi, apabila dalam proses klarifikasi ditemukan adanya kerugian negara, DPRD siap menindaklanjuti sesuai ketentuan, termasuk melakukan pengembalian apabila memang terbukti terdapat kewajiban tersebut.
“Apa yang menjadi temuan, kalau bisa kami klarifikasi, kami klarifikasi. Kalau itu temuan dalam bentuk kerugian negara, itu kami kembalikan. Nah, inilah kami rapat di sini karena ini perintah KPK. Kami harus klarifikasi soal ini,” ungkapnya.
Ketua PKB Kota Makassar itu juga menegaskan pentingnya menelusuri secara detail alur anggaran yang dipersoalkan.
DPRD ingin memastikan di mana letak persoalan, termasuk apakah terjadi pada organisasi perangkat daerah (OPD) atau pihak lain yang terlibat dalam proses pendampingan program.
“Kami harus tahu ini siapa yang main-main. Karena kalau jadi temuan, kan pasti berarti pokirnya kami jalan, sementara kami tidak pernah melaksanakan, tidak pernah pokir,” tuturnya.
Fauzi menambahkan, DPRD Sulsel selama ini berkomitmen tidak mengusulkan anggaran pokir di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Seluruh proses penganggaran diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Ia menyebut KPK memberikan waktu 30 hari kepada DPRD untuk melakukan klarifikasi terhadap persoalan tersebut.
Tenggat waktu itu membuat pihaknya harus bergerak cepat menelusuri dokumen dan meminta penjelasan dari OPD terkait.
“Ini perintah KPK. Kami cuma dikasih 30 hari untuk mengklarifikasi ini. Sehingga kami buru-buru. Cuma ini tertunda karena datanya belum diserahkan,” bebernya.
Fauzi menegaskan, DPRD ingin mengetahui secara terang benderang sumber munculnya anggaran pokir yang dipersoalkan KPK.
Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar persoalan tersebut tidak serta-merta dikaitkan dengan anggota dewan sebelum alur anggaran dan pihak yang bertanggung jawab diketahui secara jelas.



Komentar