BARRU, TROTOAR.ID — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan pentingnya inovasi dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran pajak serta retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, optimalisasi PAD menjadi salah satu kunci memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pemerintah memiliki ruang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang dirangkaikan dengan Evaluasi Realisasi PAD Triwulan III Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula Pettu Ada’e, Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Lantai 6 Kantor Bupati Barru, Kamis (19/11/2026).
Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi capaian pendapatan daerah sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah, khususnya pada sektor pajak dan retribusi.
Dalam laporan panitia, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Barru, Hj. Andi Hilmanidah, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa pelaksanaan HLM TP2DD berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang TP2DD.

Ia menyampaikan, kegiatan ini bertujuan mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pemanfaatan berbagai kanal pembayaran digital, seperti QRIS, virtual account, dan mobile banking.
Selain memperluas transaksi nontunai, forum tersebut juga menjadi sarana mengidentifikasi kendala implementasi digitalisasi, mengevaluasi capaian PAD, serta merumuskan strategi peningkatan pendapatan daerah.
Bapenda Barru sendiri telah melakukan berbagai langkah optimalisasi PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, inovasi, dan digitalisasi.
Upaya tersebut mencakup pemutakhiran data wajib pajak, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, uji petik terhadap objek pajak potensial, hingga penertiban dan penagihan pajak serta retribusi daerah.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Klinik Pendapatan. Program ini melibatkan satuan tugas, perangkat daerah pengelola pendapatan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola.
Berdasarkan data hingga 30 September 2026, realisasi PAD Kabupaten Barru mencapai 72,30 persen atau sekitar Rp96,13 miliar dari target Rp132,95 miliar.
Capaian tersebut diharapkan terus meningkat melalui optimalisasi kinerja seluruh perangkat daerah hingga penghujung tahun anggaran.
Dalam arahannya, Bupati Andi Ina menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus bergantung pada sumber pendapatan yang sama. Diperlukan inovasi, terobosan, dan kerja bersama untuk menggali potensi pendapatan yang selama ini belum terkelola secara maksimal.
“Untuk membangun daerah, kita tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang itu-itu saja. Dibutuhkan inovasi dan kerja bersama agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Andi Ina mencontohkan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Barru yang diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Sementara itu, kondisi jalan mantap saat ini baru berada pada kisaran 30 persen.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan yang harus diimbangi dengan penguatan kemampuan keuangan daerah.
Di sisi lain, sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Barru menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 telah mencapai sekitar 7 persen. Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 8,31 persen pada 2024 menjadi sekitar 7,4 persen pada 2026.
Meski demikian, Bupati mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Soroti Retribusi yang Baru Terealisasi 53,49 Persen
Dalam evaluasi PAD Triwulan III 2026, Andi Ina memberikan perhatian khusus terhadap realisasi retribusi daerah yang baru mencapai 53,49 persen.
Sementara itu, realisasi pajak daerah tercatat 71,58 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai 108,39 persen, dan lain-lain PAD yang sah mencapai 396,59 persen.
Menurutnya, rendahnya capaian retribusi pada sejumlah perangkat daerah harus segera dievaluasi dan ditindaklanjuti melalui langkah konkret.
Untuk itu, Bupati menyampaikan tujuh arahan prioritas kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Pertama, mempercepat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui perluasan penggunaan QRIS, termasuk untuk pembayaran PBB-P2, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), retribusi pasar, dan parkir.
Kedua, mengoptimalkan transaksi nontunai belanja daerah dengan meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta kanal pembayaran digital lainnya secara tertib dan akuntabel.
Ketiga, memperkuat integrasi sistem pembayaran dan pelaporan agar proses rekonsiliasi berjalan lebih cepat serta menghasilkan data pendapatan daerah yang akurat.
Keempat, meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi. Bupati menegaskan bahwa PAD yang terkumpul akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Kelima, memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dengan menegaskan tanggung jawab setiap kepala perangkat daerah dalam mempercepat digitalisasi dan mengoptimalkan pendapatan di lingkungan kerja masing-masing.
Keenam, memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Bank Indonesia, Bank Sulselbar, serta seluruh perbankan untuk mendukung ketersediaan infrastruktur dan kanal pembayaran digital.
Ketujuh, memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan melalui sinkronisasi serta validasi data antarinstansi agar pengelolaan keuangan daerah semakin transparan dan akurat.
Pemutakhiran Data PBB-P2 Jadi Perhatian
Selain mendorong digitalisasi, Bupati juga menekankan pentingnya pembenahan dan pemutakhiran data objek pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Ia meminta para camat, lurah, dan kepala desa berperan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan nilai pajak akibat pemutakhiran data bumi dan bangunan, termasuk bangunan yang sebelumnya belum tercatat sebagai objek pajak.
Andi Ina mengungkapkan masih terdapat kesenjangan data antara kepemilikan sertifikat tanah, jumlah pelanggan listrik, data bangunan, dan data wajib pajak yang tercatat di Bapenda.
Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah sertifikat tanah masyarakat mencapai sekitar 80 ribu, pelanggan PLN sekitar 60 ribu, sedangkan data bangunan yang tercatat di Bapenda baru sekitar 30 ribu.
“Perbedaan data ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kalau potensi-potensi tersebut bisa diidentifikasi dan dimaksimalkan, tentu akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan PAD Kabupaten Barru,” jelasnya.
Bupati juga mengingatkan pentingnya penerapan sistem pembayaran digital untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan penerimaan pajak serta memastikan seluruh transaksi tercatat secara transparan dan akuntabel.
Ia meminta seluruh perangkat daerah, khususnya camat, lurah, dan kepala desa, segera mempercepat realisasi PAD Triwulan IV melalui strategi yang lebih agresif, terukur, dan berorientasi pada hasil.
Menurutnya, seluruh jajaran tidak boleh hanya menunggu, tetapi harus aktif melakukan jemput bola, mengidentifikasi potensi pendapatan, menemukan kendala, dan mencari solusi bersama.
“Jangan hanya menunggu. Kita harus bergerak aktif melakukan jemput bola, mencari potensi, mengidentifikasi kendala, dan segera mencari solusinya. Hasil dari pertemuan ini jangan berhenti pada kesepakatan di ruangan ini, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata,” tegas Andi Ina.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga mengapresiasi langkah Bapenda dalam melakukan pembenahan data dan menghadirkan inovasi pelayanan pendapatan daerah.
Ia berharap pemberian penghargaan kepada perangkat daerah maupun pihak-pihak yang menunjukkan capaian kinerja optimal dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan semangat, kreativitas, dan tanggung jawab dalam mengelola pendapatan daerah.
Melalui HLM TP2DD dan evaluasi realisasi PAD tersebut, Andi Ina berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Ia menegaskan, peningkatan PAD bukan sekadar mengejar target angka pendapatan, melainkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakapolres Barru Kompol Harjoko, S.H., M.H., Kepala Bapenda Kabupaten Barru, pimpinan Bank Sulselbar, Bank BSI, Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, perwakilan UPTB Samsat, pimpinan PLN, para kepala perangkat daerah, tujuh camat, lurah, kepala desa, kepala UPTD Puskesmas, kepala pasar, serta unsur pemangku kepentingan lainnya.



Komentar