MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar secara resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.175.138.820.000 atau Rp5,175 triliun.
Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (30/11/2025).
APBD 2026 menjadi fondasi penting arah pembangunan Kota Makassar tahun depan, dengan fokus utama pada penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
Fokus APBD 2026 diarahkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis, di antaranya:
- Pembangunan Stadion Untia
- Pembangunan Jembatan Barombong
- Penataan kawasan TPA Antang dan jalan sekitarnya
- Pembangunan infrastruktur di kawasan kepulauan
- Pengembangan Makassar Creative Hub (MCH)
- Peningkatan kualitas jalan kota dan fasilitas publik lainnya
Selain proyek fisik, APBD Pokok 2026 juga mengakomodasi berbagai program layanan dasar yang langsung menyentuh masyarakat, seperti:
- Rehabilitasi sekolah dan puskesmas
- Penguatan Universal Health Coverage (UHC)
- Pengembangan Urban Farming
- Pemberdayaan UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan
Dengan komposisi ini, APBD 2026 diharapkan menjadi pengungkit pembangunan yang lebih merata, inovatif, dan berkeadilan, baik untuk wilayah daratan maupun kepulauan Kota Makassar.
APBD 2026 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp4,695 triliun dan belanja daerah sebesar Rp5,175 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp480 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Penetapan APBD 2026 ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah dan DPRD untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terukur, responsif, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Makassar,” kata Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, usai rapat paripurna.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Sekda Kota Makassar, jajaran pimpinan OPD, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar termasuk Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba.
Di bawah pimpinan Ketua DPRD Makassar, Supratman, seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir sebelum akhirnya menyepakati Ranperda APBD 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Munafri menyebut APBD 2026 sebagai kristalisasi cita-cita bersama untuk mewujudkan Makassar sebagai kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
“APBD ini adalah nafas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan APBD agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga hingga tingkat keluarga.
“Jangan hanya terlihat di laporan, tapi harus hadir nyata di rumah-rumah warga,” ujarnya.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya M. Farid Rayendra menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda, namun memberikan sejumlah catatan strategis.
Gerindra menyoroti pentingnya efektivitas:
- Digitalisasi pajak melalui aplikasi PAKINTA dan SIMPAKDU
- Penagihan realisasi bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi
- Prioritas belanja modal untuk infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, sekolah, dan puskesmas
Fraksi juga mengingatkan besarnya SILPA sering menunjukkan rendahnya serapan anggaran, sehingga perlu percepatan tender dan perencanaan sejak awal tahun.
Fraksi PKS melalui juru bicara Hartono mengapresiasi kerja TAPD dan menyebut penurunan target pendapatan sebagai langkah realistis. Namun PKS mendorong Pemkot agar tetap memaksimalkan PAD melalui:
- QRIS dan virtual account
- Makassar Super Apps (LONTARA+)
- Penguatan regulasi dan pengawasan
PKS juga menekankan kesiapsiagaan anggaran untuk bencana dan dukungan penuh pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pengembangan SDM.
Fraksi PKB yang disampaikan Imam Musakkar menyoroti pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru, serta penanganan serius terhadap masalah banjir dan sanitasi.
PKB mendorong:
- Revitalisasi drainase kawasan rawan banjir
- Pembangunan sanitasi layak di seluruh kecamatan
- Penguatan gotong royong masyarakat di tingkat RT/RW
Menurutnya, banjir dan sanitasi buruk menyentuh martabat dan kualitas hidup warga kota.
Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan Udin Saputra Malik, menyatakan dukungan terhadap penetapan APBD 2026 sambil mendorong pemerintah lebih progresif dalam menguatkan PAD melalui:
- Digitalisasi perpajakan
- Optimalisasi aset daerah
- Penguatan UMKM dan Urban Farming
PDIP juga meminta pengawasan diperketat agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Komentar