JAKARTA – Aktivis sekaligus Pengamat Pemilu dan Demokrasi yang juga Akademisi, Titi Anggraini, melalui akun twitternya @titianggraini mengatakan bahwa isu penundaan pemilu dari 2024 ke 2027 dengan memperpanjang masa jabatan presiden tidak memiliki dasar hukum.
“Karena konstitusi jelas menyebut Presiden dan Wapres memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan,” tulisnya, Rabu, (18/8).
Masa jabatan yang tegas untuk posisi yang dipilih melalui pemilu memang hanya eksplisit disebut konstitusi untuk presiden dan wakil presiden sesuai Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.
“Sehingga kalau ada yang ingin menunda pilpres dan perpanjang masa jabatan, jalannya hanya bisa melalui amandemen konstitusi,” ujarnya.
Menurut Titi, mengemukakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan adalah isu basi tidak berdasar yang hanya akan membawa negara pada kekacauan akibat ekses destruktifnya.
“Saat ini yang diperlukan adalah soliditas untuk tertib jalankan semua agenda ketatanegaraan agar bisa fokus atasi pandemi,” terangnya.
Ia menambahkan, kalau untuk pilkada di tengah pandemi saja pihak berotoritas keras untuk diselenggarakan sesuai jadwal dan hanya menoleransi penundaan selama 3 bulan, “Apalagi untuk selaras Pilpres yang masa jabatannya tegas diatur Konstitusi. Hanya 5 tahun, tidak lebih dan tidak kurang,” tegasnya.
Bila pemilu dianggap mahal di tengah situasi sulit yang dihadapi, Titi menawarkan solusi taktis yang bisa digagas yakni dengan menyederhanakan tahapan dengan memotong durasi pelaksanaannya serta efisiensi serta memangkas seremoni elektoral di sana sini. “Termasuk juga membuat surat suara yang lebih simpel,” terangnya. (Alam)
Komentar