MAKASSAR, Trotoar.id — Pelaksanaan Ramadhan Leadership Camp Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Program penguatan kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) ini dinilai selaras dengan agenda nasional, khususnya dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam kerangka Asta Cita.
Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Cheka Virgouwansyah, saat memberikan pembekalan bertajuk Kebijakan Nasional Terkait Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Asta Cita di hadapan hampir 1.000 pejabat lingkup Pemprov Sulsel.
“Saya pertama-tama mengucapkan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang telah mengumpulkan hampir 1.000 pejabat dalam satu ruangan di bulan suci ini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak bersejarah untuk perubahan Sulawesi Selatan yang lebih baik,” ujar Cheka.
Menurutnya, model penguatan kepemimpinan ASN yang dilaksanakan Pemprov Sulsel memiliki nilai strategis dan berpotensi direplikasi oleh daerah lain.
“Saya secara pribadi dan prinsip mengapresiasi kegiatan Ramadhan Leadership Camp ini. Kenapa tidak dicontoh? Daerah tentu punya skema dan strategi masing-masing, tetapi mengumpulkan eksekutif dalam satu forum seperti ini adalah hal yang sangat baik,” tegasnya.
Tekankan Kejelasan Kebijakan dan Komunikasi Efektif Cheka menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan semacam ini adalah memastikan program pemerintah daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
“Pertama, kita harus memastikan sinergitas tetap berjalan. Itu bisa dilakukan melalui dua hal, yakni kejelasan kebijakan dan komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah. Dengan begitu, arahan pusat dapat diterjemahkan dan dieksekusi secara tepat di daerah,” jelasnya.
Dalam paparannya, ia juga mengulas klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus menegaskan tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah.
Tujuan tersebut mencakup pemerataan dan keadilan distribusi pembangunan regional, mendorong inovasi dan terobosan pelayanan publik, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, penguatan kehidupan demokratis, serta pemberdayaan masyarakat.
Selain itu, otonomi daerah diarahkan untuk menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat sinergi kementerian/lembaga dan DPRD dengan dukungan perangkat daerah yang andal, serta menumbuhkan kreativitas dan prakarsa di daerah.
Indikator Makro Membaik, Sulsel Catat Kinerja Tinggi Cheka mengakui bahwa pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi sejumlah tantangan.
Namun, berdasarkan evaluasi hampir 25 tahun pelaksanaannya, indikator makro nasional menunjukkan tren membaik.
“Hampir seluruh indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, usia harapan hidup, hingga akses air bersih, secara keseluruhan membaik.
Tahun 2020 memang menjadi tantangan besar akibat pandemi Covid-19, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok dan pendapatan per kapita menurun,” ungkapnya.
Khusus untuk Sulawesi Selatan, ia menilai capaian daerah ini relatif sejalan dengan tren nasional dan bahkan menunjukkan performa menonjol pada sejumlah urusan pemerintahan.
Berdasarkan gambaran umum evaluasi kinerja urusan pemerintahan provinsi seluruh Indonesia tahun 2024, urusan pendidikan dan kesehatan Sulawesi Selatan masing-masing mencatat skor sangat tinggi, yakni 4,5 (dalam rentang tertinggi 4,21–5,00).
Urusan sosial bahkan mencatat indeks tertinggi secara nasional dengan nilai 5, disusul urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) dengan nilai 4,8.
Cheka menegaskan bahwa capaian tersebut harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui pemahaman peran masing-masing unsur pemerintahan.
“Setiap unsur harus memahami posisinya dan memberikan kontribusi terbaik. Ujung dari semua ini adalah satu, yakni kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Komentar