TROTOAR.UD , MAKASSAR — Ketua Fraksi partai Golkar DPRD Sulsel Kadir Halid berharap agar kiranya pemerintah Pusat mampu memberi solusi akan beban anggaran APBD yang akan ditanggung pemerintah daerah dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Dia juga berharap agar pemerintah pusat bisa sharing anggaran untuk meringankan beban APBD Daerah mengingat program yang di jalankan merupakan program pemerintah pusat.
“Ini juga yang saat ini menjadi persoalan, dimana program n perekrutan PPPK adalah program pemerintah yang di beri benda kepada pemerintah, seharusnya pusat bisa sharing anggaran untuk membantu beban Daerah dalam pengajian PPPK yang di rektrut” ungkap Kadir Halid
Kadir juga beranggapan, jika Honor atau gaji PPPK yang nantinya di rektrut semuanya dibebankan dalam APBD, sementara alokasi anggaran gaji untuk PPPK tidak dimata dalam APBD.
Sehingga lanjutnya jika proses penganggaran APBD dalam mengaji PPPK kata dia akan bertabrakan dengan
Sementara itu Ketua DPRD Sulsel Moh Roem mengaku, meski anggaran tidak masuk dalam APBD, namun kata dia anggaran belanja Langsung sudah masuk honor buat honorer, namun nilainya tidak begitu besar
Sehingga dianggapnya anggaran tersebut nantinya dapat di usulkan pada anggaran perubahan nantinya kalaupun pemrov tetap mengakomodir penerimaan PPPK.
” Kalau bicara momen klarifikasi anggaran sudah lewat, sehingga katanya anggaran akan dapat diusulkan kembali pada anggaran Perubahan, ” ungkap Moh. Roem.
Bahkan DPRD Juga menganjurkan agar pemerintah provinsi mengakhiri sementara penerimaan honorer mengingat anggaran belanja langsung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya (UPI)
Komentar