TROTOAR.ID, MAKASSAR — Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mulai mendalami dugaan penyimpanan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo tahun anggaran 2015 sebesar Rp 14 Miliar
Diman anggaran sebesar itu diketahui dialokasikan ke Perusahaan Daerah (Perusahaan) dalam pengeloloaan produksi keripik Zaro Snack yang belakangan dikabarkan kinibtidak beroperasi lagi.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Salahuddin mengatakan kasus dugaan penyimpangan anggaran pengelolaan keripik zaro tersebut, merupakan salah satu kasus yang mendapatkan perhatian serius pimpinan Kejati Sulsel.
“Tim akan maksimalkan puldata dan pulbaket terkait itu. Kasus ini kan diatensi Pak Kajati,” kata Salahuddin di ruangan kerjanya, Kamis (25/4/2019).
Dalam proses pengumpulan data dan pengumpulan keterangan dari para pihak yang terkait dalam kegiatan tersebut, kata Salahuddin, tentu membutuhkan waktu.
“Sehingga kita butuh masyarakat bersabar menunggu perkembangannya. Intinya tim akan maksimal sesuai intruksi pimpinan,” ujar Salahuddin.
Diketahui, kasus ini terkuak saat Perusda Kota Palopo yang memproduksi keripik zaro snack beberapa bulan ini tak lagi berproduksi. Penghentian produksi yang tiba-tiba membuat banyak pihak bertanya-tanya.
Apalagi DPRD Kota Palopo sebelumnya telah menyetujui dana penyertaan modal ke Perusda yang bersangkutan senilai Rp 14.249.477.000 yang bersumber dari APBD dan APBD-P Kota Palopo tahun anggaran 2015.
Suntikan dana sebesar itu dicairkan bertahap. Tahap pertama sebesar Rp 2 miliar yang bersumber dari APBD pokok tahun 2015. Kemudian berlanjut mendapat suntikan dana kembali dari APBD perubahan (APBD-P) sebesar Rp 1 miliar.
Lalu disusul penyertaan modal kembali dilakukan Pemkot Palopo untuk kegiatan pembenahan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) sebesar Rp 8.745.477.000 serta untuk pembelian mesin produksi keripik zaro snack senilai Rp 2.504.000.000.
Komentar