Makassar, Trotoar.id – Komisi VI DPR RI, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Nurdin Halid, menggelar pertemuan strategis di Makassar, Jumat (6/12/2024), untuk membahas implementasi dan evaluasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kegiatan ini melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bank milik negara sebagai mitra utama penyalur program pembiayaan tersebut.
Dalam agenda ini, Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran KUR sebagai instrumen strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penggerak utama perekonomian nasional.
“KUR merupakan program prioritas yang harus diawasi secara intensif agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil, khususnya di Sulawesi Selatan,” kata Nurdin Halid dalam sambutannya.
Turut hadir dalam diskusi tersebut pejabat eselon I dari Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi, serta jajaran direksi dari sejumlah bank dan perusahaan negara, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Tantangan dan Solusi Penyaluran KUR
Komisi VI DPR RI mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program KUR, antara lain kesenjangan informasi di tingkat daerah, kompleksitas proses administrasi, dan kurangnya pendampingan bagi UMKM.
Hal ini dinilai menjadi penghambat utama bagi pelaku usaha kecil dalam mengakses pembiayaan.
Direktur Utama PT BRI menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas penyaluran KUR, salah satunya melalui digitalisasi proses pengajuan dan pengawasan.
Sementara itu, PT PNM menyoroti keberhasilan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang telah membantu pengusaha mikro perempuan untuk meningkatkan produktivitas mereka.
“Sinergi antara pemerintah pusat, BUMN, dan bank milik negara sangat diperlukan untuk memastikan program KUR tepat sasaran dan mudah diakses oleh pelaku UMKM,” tambah Nurdin Halid.
Masukan dari Pelaku UMKM
Selain pembahasan teknis, Komisi VI DPR RI juga berdialog langsung dengan pelaku UMKM lokal guna mendapatkan masukan mengenai manfaat dan kendala dalam memanfaatkan KUR.
Diskusi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.
“Pertemuan ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi, tetapi juga mencari solusi konkret agar KUR mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Nurdin Halid.
Harapan untuk Masa Depan
Melalui evaluasi ini, Komisi VI DPR RI berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, BUMN, dan bank milik negara untuk mengoptimalkan program KUR.
Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, khususnya di sektor UMKM.
Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, penyaluran KUR diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan wilayah lainnya.
Komentar