MAKASSAR, Trotoar.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar hingga kini belum juga menetapkan jadwal pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan.
Padahal, sejumlah provinsi lain telah mulai menuntaskan agenda konsolidasi internal partai pasca-Pemilu dan Pilkada.
Belum adanya kepastian jadwal Musda Sulsel memunculkan berbagai spekulasi politik di internal Partai Golkar.
Salah satu yang paling mengemuka adalah anggapan bahwa Musda Golkar Sulsel sengaja “ditahan” dan akan dijadikan sebagai penutup konsolidasi nasional Partai Golkar.
Dinamika politik Golkar Sulsel memang berbeda dibanding daerah lain. Selain dikenal sebagai salah satu basis suara terbesar Golkar di Indonesia timur, Sulawesi Selatan juga dianggap memiliki pengaruh strategis dalam peta politik nasional Partai Golkar.
Karena itu, keputusan terkait jadwal Musda hingga figur yang akan mendapat dukungan DPP disebut tidak bisa diputuskan secara biasa.
Seluruh proses disebut menunggu persetujuan langsung Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Sejumlah sumber internal Golkar menyebutkan, DPP masih melakukan pemetaan politik secara menyeluruh sebelum menetapkan waktu pelaksanaan Musda Sulsel.
Kondisi itu membuat agenda Musda diperkirakan baru akan digelar pada akhir Mei atau bahkan bergeser ke Juni 2026.
Situasi tersebut membuat suhu politik internal Golkar Sulsel mulai memanas. Para figur yang selama ini disebut-sebut akan maju sebagai calon ketua DPD I Golkar Sulsel mulai intens melakukan komunikasi politik, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Nama-nama seperti Usman Marham, Munafri Arifuddin, Ilham Arief Sirajuddin, hingga Andi Ina Kartika Sari terus diperbincangkan sebagai kandidat potensial dalam perebutan kursi ketua Golkar Sulsel.
Namun dari seluruh nama tersebut, perhatian publik politik justru tertuju pada langkah mantan Wali Kota Makassar dua periode, Ilham Arief Sirajuddin atau IAS, yang disebut paling aktif membangun komunikasi dengan elit DPP Partai Golkar.
IAS dikabarkan tengah berupaya mendapatkan diskresi atau persetujuan khusus dari Ketua Umum Partai Golkar agar bisa lolos sebagai calon ketua DPD I Golkar Sulsel.
Langkah itu bukan tanpa alasan. Secara administratif dan organisatoris, IAS dinilai masih memiliki sejumlah kendala yang harus dipenuhi sesuai ketentuan AD/ART Partai Golkar.
Salah satu syarat utama dalam pencalonan ketua DPD I Golkar adalah pernah aktif menjadi pengurus partai dalam kurun waktu tertentu. Sementara IAS diketahui belum genap satu periode menjabat sebagai pengurus Partai Golkar, baik di tingkat DPD maupun DPP.
Selain itu, faktor lain yang ikut menjadi perhatian DPP adalah posisi politik keluarga IAS. Istri dan anak IAS hingga saat ini diketahui masih aktif di partai politik berbeda, masing-masing di Partai NasDem dan Partai Demokrat.
Kondisi tersebut dinilai menjadi pertimbangan serius bagi DPP Partai Golkar dalam mengambil keputusan, terutama menyangkut soliditas dan loyalitas politik kader di internal partai.
Meski demikian, IAS tetap dianggap memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Pengalamannya memimpin Kota Makassar selama dua periode serta jejaring politik yang luas membuat IAS masih memiliki basis dukungan yang cukup besar di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, figur Munafri Arifuddin juga disebut terus membangun komunikasi dengan sejumlah pemilik suara di Golkar Sulsel.
Posisi Munafri sebagai Wali Kota Makassar dinilai menjadi modal politik penting dalam pertarungan Musda mendatang.
Sementara itu, nama Andi Ina Kartika Sari disebut memiliki kekuatan struktural dan kedekatan emosional dengan kader Golkar di daerah.
Figur perempuan yang lama berkiprah di legislatif itu dianggap memiliki peluang tersendiri jika DPP menginginkan konsolidasi yang lebih tenang dan stabil.
Adapun Usman Marham dinilai sebagai salah satu figur yang aktif menjaga komunikasi di internal organisasi.
Meski tidak terlalu terbuka melakukan manuver politik, namanya tetap masuk dalam radar kandidat potensial.
Pengamat politik menilai, Musda Golkar Sulsel kali ini bukan sekadar perebutan kursi ketua partai, tetapi juga pertarungan menentukan arah kekuatan politik Golkar menghadapi Pilkada dan Pemilu mendatang.
Dengan modal 14 kursi di DPRD Sulsel, Partai Golkar memiliki posisi strategis dalam menentukan arah koalisi politik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Karena itu, figur yang nantinya terpilih sebagai Ketua Golkar Sulsel dipastikan akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan rekomendasi politik partai pada kontestasi Pilgub Sulsel mendatang.
Di internal partai sendiri, hak prerogatif ketua umum memang menjadi faktor penting dalam menentukan arah dukungan politik, termasuk soal pemberian diskresi kepada kandidat tertentu.
Namun keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan aturan organisasi serta stabilitas internal partai.
Hingga saat ini, DPP Partai Golkar belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jadwal pelaksanaan Musda Golkar Sulsel.
Namun satu hal yang mulai terlihat jelas, semakin lama Musda ditunda, semakin tinggi pula tensi politik dan perebutan pengaruh di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Komentar