TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sejumlah Pejabat pemerintah kota Palopo, pasca pelantikan yang dilakukan Walikota Palopo di Akhir 2017 dan awal 2018 terancam akan meninggalkan jabatan baru yang diamanahkan kepadanya.
Pasalanya pengangkatan dan mutasi yang dilakukan pemerintah kota Palopo oleh Wali Kota Palopo Judas Amur, dianggap melanggar dan tidak mendapat restu dari kementrian dalam negeri sebagai mana diamanahkan dalam UU dan peraturan menteri dalam negeri.
Dirjen Otonomi Daerah kementrian dalam Negeri Soni Sumarsono mengaku, pelantikan dan mutasi yang dilakukan Pemkot Palopo tidak mendapat izin dari kemendagri, sehingga pelantikan itu dianggap “Ilegal”.
Baca Juga :
“Kami sudah kroscek ke pusat ternyata mutasi yang dilakukan pemkot Palopo tidak mendapat izin dari Mendagri,”Kata Soni Sumarsono.
Izin yang haru dikantongi pemerintah daerah ketika akan melakukan mutasi itu berkenaan dengan aturan UU pilkada dan PKPU, dimana dijelaskan untuk wilayah yang akan menggelar pilkada tidak dibolehkan melakukan mutasi sejak 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah, kecuali mendapat restu mendagri
Sehingga jika dalam proses ditemukan pelanggaran hukum dan admistrasi maka jelas SK yang dikeluarkan pemetintah kota Palopo akan dibatalkan, dan pihak yang telah dilantik akan dikembalikan keposisi sebelumnya.
“Jelas kalau terbukti melanggar dan menyalahi prosedural, maka proses mutasi yang dilakukan di akhir 2017 dianggap tidak ada dan SK pengangkatan dibatalkan,” Kata Soni Sumarsono.
Diketahui mutasi yang dilakukan Wali Kota Palopo Judas Amir pada akhir 2017;dan awal 2018 berjumlah puluhan orang, dimana orang-orang yang telah dilantik tersebut kemungkinan juga diwajibkan untuk mengembalikan sejumlah tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya.(Sul)
Komentar