TROTOAR.ID, MAKASSAR — Bergulirnya hak angket yang di gelontorkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemerintahan Nurdin Abdullah – Sudirman Sulaiman, akan menjadi preseden buruk bagi pemerintahan pemenang pilgub 2018 lalu.
Penguligan hak angket terhadap seorang Gubernur merupakan hal yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia dan itu pun adanya cuma di Sulawesi Selatan
Hingga sejumlah pihak mengangap terbentuknya pansus hak angket akan dapat berujung pada pemakzulan (Pemberhentian) seorang kepala daerah, apalagi usulan hak angket untuk memberhentian kepala daerah telah berulang kali sukses dilakukan DPRD di Indonesia.
Namun apakah hak angket yang di gulingkan DPRD Sulsel akan berujung pada pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia?
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam diskusi beberapa waktu lalu mengungkapkan hak angket merupakan hak pamungkas ynag dimiliki DPRD dan anggota DPRD yang dapat berujung pada pemakzulan
Selain dua hak lainnya seperti hak Imunitas dan hak Interprlasi, hingga dianggap hak angket ini sangat membahayakan posisi pemerintah, apa lagi fungsi dari hak angket adalah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran UU yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi saat ini.
“Jadi hak angket ini merupakan hak untuk penyidikan yang dimiliki DPRD, dan diatur dalam UU, dan kita harus bijak dan berhati-hati menyikapinya, ” Kata Prof Amiruddin Ilmar
Komentar