Makassar, Trotoar.id – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, memimpin langsung kunjungan spesifik Komisi VI ke Sulawesi Selatan, Jumat (6/12/2024).
Kegiatan ini berfokus pada pemantauan implementasi program strategis nasional dan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah tersebut.
Dalam agenda kunjungan yang dilaksanakan di Hotel Rinra, Makassar, Komisi VI DPR RI menggelar pertemuan bersama sejumlah pejabat eselon I dari Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi, serta direksi dari berbagai BUMN seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank Mandiri, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT ASDP, dan PT Pelni.
Diskusi tersebut mencakup isu-isu penting, termasuk pemantauan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), evaluasi produk pembiayaan PNM, serta kesiapan BUMN dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru.
“Kunjungan ini merupakan tanggung jawab kami untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah pusat benar-benar berdampak positif bagi masyarakat di daerah, khususnya Sulawesi Selatan,” ungkap Nurdin Halid.
Ia menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI berkomitmen mengevaluasi pelaksanaan program di sektor koperasi, perdagangan, perindustrian, dan peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Nurdin juga menyoroti pentingnya dialog langsung dengan perwakilan masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk memahami kendala yang dihadapi serta menyerap aspirasi mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa program-program yang dijalankan pemerintah, termasuk melalui BUMN, benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, kunjungan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah pusat untuk memperkuat pembangunan di Sulsel.
Hadirnya para mitra kerja strategis, seperti direksi BUMN dan pejabat terkait, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor guna mendukung penguatan ekonomi daerah.
Komisi VI juga menekankan kesiapan operasional BUMN menghadapi lonjakan aktivitas selama musim libur akhir tahun, termasuk Natal dan Tahun Baru.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Komentar