MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin terus memperkuat langkah strategis dalam mengamankan aset daerah.
Sepanjang tahun 2026, Pemkot menargetkan penyelesaian sertifikasi terhadap 1.000 bidang tanah dan bangunan milik pemerintah.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penataan administrasi aset yang selama ini kerap menjadi persoalan di berbagai daerah.
Selain itu, sebanyak 3.309 ruas jalan juga akan didorong untuk dilegalisasi guna memastikan kepastian hukum atas aset strategis pemerintah.
Munafri menegaskan, percepatan pensertifikatan aset bukan sekadar target administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Aset yang belum tersertifikasi dinilai berpotensi memengaruhi penilaian akuntabilitas keuangan daerah.
“Kalau tidak tersertifikat, nilainya bisa turun. Jadi ini harus kita kejar bersama,” ujarnya di Balai Kota Makassar, Kamis (9/4/2026).
Untuk mempercepat realisasi target tersebut, Munafri telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar bekerja lebih fokus dan terintegrasi.
Ia bahkan mengumpulkan camat serta sejumlah dinas teknis, mulai dari Dinas Pertanahan, Dinas PU, BPKAD hingga Inspektorat untuk memperkuat koordinasi.
Langkah ini juga diarahkan untuk mencegah potensi sengketa lahan serta menghindari penguasaan aset oleh pihak lain.
Pemkot menilai legalitas aset menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
Melalui Dinas Pertanahan sebagai leading sector, sinergi lintas OPD diperkuat, mulai dari proses verifikasi data, pengukuran hingga penerbitan sertifikat yang selama ini kerap terkendala aspek teknis dan administratif.
Munafri optimistis target 1.000 sertifikat dapat dicapai, selama seluruh pihak menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam pelaksanaannya.
“Sebenarnya bisa, yang penting kita serius dan fokus. Saya yakin target ini tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati, menjelaskan bahwa strategi percepatan dilakukan secara bertahap dan berbasis prioritas.
Aset yang diajukan untuk sertifikasi harus dipastikan bebas sengketa dan siap secara administrasi.
“Pengusulan harus berbasis prioritas, terutama aset yang clear agar tidak terkendala di lapangan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, capaian sertifikasi pada 2025 masih terbatas, yakni hanya 19 bidang dengan total luas sekitar 77.597 meter persegi.
Hal ini disebabkan sebagian besar waktu terserap untuk penyelesaian dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Memasuki 2026, fokus diarahkan pada aset strategis yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk sekolah dan puskesmas.
Selain itu, ribuan ruas jalan di bawah kewenangan Dinas PU juga mulai dipetakan untuk proses sertifikasi, guna memastikan seluruh aset infrastruktur memiliki legalitas yang kuat.
Hingga saat ini, sebanyak 50 bidang tanah milik Pemkot Makassar telah masuk dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah.
Pemkot Makassar juga berencana membentuk Surat Keputusan (SK) sebagai dasar kerja kolaboratif antar-OPD, guna memastikan seluruh tahapan percepatan berjalan efektif.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menciptakan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dengan legalitas yang jelas, Pemkot optimistis mampu meminimalisir konflik aset sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang di Makassar.
Komentar