TROTOAR.ID, MAKASSAR –– Sejumlah Fraksi di DPRD Sulsel mulai membahas usulan sejumlah anggota dewan yang mengagas di bentuknya hak angket terhadap pemerintah provinsi Sulawei Selatan (Sulsel).
Namun sejumlah anggota frkasi yang ikut mengusulkan hak angket, menganggap, hak istimewa DPRD yang di gelontorkan tersebut bukan untuk memberhentikan Gubernur Sulsel.
Ketua Fraksi PPP Asrul Makkuraus mengaku, usulan hak angket bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan bagaimana hak angket tersebut bisa menjadi jembatan dilakukannya memperbaiki sistem pada pemerintahan yang saat ini terus gaduh.
Bahkan Fraksi PPP dengan tegas akan tarik diri jika mana nantinya, hak angket tersebut akan mengusulkan pemberhentian kepala daerah, sebab dasar hak angket ini untukempernaiki ynag rusak.
“Kita akan menarik diri jika hak angket ujung-ujungnya pemberhentian terhadap Gubernur, sebab yang ada hal yang harus diperbaiki bukan dengan memberhentikan,”Ungkapnya
Sama halnya dengan politisi Gerindra Muhammad Anas Hasan yang menganggap apa yang menjadi usulan hak angket tidak akan berujung pada pemberhentian Gubernur
” Tidak sejauh itu, kita usulkan hak angket cuma bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik dan tidak gaduh lagi, jelasnya
Meskipun diakuinya jika serapan anggaran selama lima bulan terakhir terbilang sangat kecil cuma 5 persen, dan capaian tersebut jauh dari harapan.
Sehingga hak angket ini, dapat menjadi jembatan layang, agar pemerintahan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman berjalan sesuai harapan, dan mempertahankan posisi Sulsel sebagai provinsi percontohan dalam segi pemerintahan.
“Kita mau agar, Sulsel great tidak turung, sebab saat ini Sulsel mejadi provinsi percontohan yang harus dijaga agar Sulsel menjadi provinsi rujukan di indonesia,” Pungkasnya (***)
Komentar