MAKASSAR, Trotoar.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Ruang Pola, Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Kamis (12/2/2026).
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum tersebut bukan sekadar tahapan administratif dalam siklus perencanaan, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan Sulawesi Selatan ke depan.
“Forum ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Konsultasi publik bukan sekadar formalitas, tetapi wadah strategis untuk menghimpun masukan, menyelaraskan persepsi, dan memastikan arah pembangunan Tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Fatmawati menjelaskan, RKPD Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029.
Posisi ini dinilai krusial karena menjadi fase pengujian konsistensi kebijakan, ketepatan strategi, serta kualitas implementasi program pembangunan.
“Pada tahun inilah konsistensi perencanaan dan kualitas implementasi mulai diuji secara nyata. Karena itu, RKPD 2027 harus mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, ia juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan Sulsel berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 5,43 persen, tingkat kemiskinan 7,43 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,45 persen, serta Gini Ratio 0,350 yang menunjukkan ketimpangan relatif terkendali.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama melalui penguatan program prioritas dalam RPJMD. Meski demikian, konsistensi dan percepatan tetap diperlukan agar hasil pembangunan dapat berkelanjutan dan memberi dampak luas bagi masyarakat.
Sejalan dengan tema RPJMD 2025–2029, yakni akselerasi pembangunan sumber daya manusia, pelayanan publik, dan infrastruktur untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Wakil Gubernur menekankan pentingnya penajaman delapan prioritas pembangunan dalam RKPD 2027.
Delapan prioritas itu meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan layanan sosial dan keagamaan yang inklusif, hilirisasi pertanian berbasis ekonomi hijau dan biru, penguatan fiskal daerah, kemandirian desa, transformasi digital pemerintahan, peningkatan layanan transportasi dan infrastruktur, serta penguatan mitigasi dan ketahanan bencana.
Menghadapi dinamika global dan nasional, Fatmawati menekankan dokumen perencanaan daerah harus disusun secara adaptif, fokus, dan berorientasi pada dampak nyata.
“Dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, RKPD 2027 harus menjadi instrumen yang adaptif, fokus, dan berdampak nyata,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dan memberikan masukan konstruktif berbasis data.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dokumen RKPD Tahun 2027 semakin tajam dan terarah, serta mampu mempercepat terwujudnya Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter.
Komentar