TROTOAR.ID, MAKASSAR—Ketua DPRD Makassar yang merupakan Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar Rudianto Lallo (RL) menginginkan agar pendidikan dapat merata ke seluruh siswa. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar dalam menemukan solusi.
Hal ini disampaikan RL saat membuka kegiatan rakor Dewan Pendidikan Makassar yang bertema “Peningkatan Peran serta Yayasan Pendidikan Pengelola Sekolah Swasta Menuju Revolusi Pendidikan Makassar Recovery” di Hotel MaxOne Makassar, Rabu, (16/6/2021).
RL menjelaskan masa pandemi Covid-19 ini banyak memberikan pelajaran berharga, salah satunya upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan di kota makassar. Sebab masih banyak dijumpai di jalan anak-anak peserta didik yang mestinya tetap belajar meski dilakukan dirumah masing-masing melalui daring.
“ini tentu sangat memprihatinkan, Pemerintah Kota Makassar mesti mencarikan solusi, bagaimana pendidikan yang berkualitas itu. Bukan hanya bisa dirasakan oleh peserta didik yang mampu, tetapi juga bisa dirasakan oleh peserta didik yang kurang mampu,” tuturnya.
Di hadapan puluhan pengelola swasta, Rudianto Lallo juga menyampaikan lima masukan ke pemerintah kota makassar terkhusus ke Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam mewujudkan Program Utama Pemerintah Kota Makassar “Revolusi Pendidikan, Semua Harus Sekolah” yang kita harus dukung, kerjakan secara bersama-sama.
Pertama, perlunya pengembangan pembelajaran secara daring maupun luring, yang berkeadilan dan terjangkau bagi semua peserta didik. Setidaknya Dinas Pendidikan punya materi atau bahan pembelajaran yang mudah di akses bagi para peserta didik dan pendidik, berupa hardcopy maupun softcopy.
Kedua, peningkatan SDM bagi para tenaga pendidik dan kependidikan, dengan memperbanyak pelatihan-pelatihan berjenjang, sesuai kebutuhan dan standarisasi mutu pendidikan.
Ketiga, Pemberian reward bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi. Reward yang paling baik adalah memberikan Beasiswa pendidikan kepada yang berprestasi,
Keempat, Pemerintah Kota Makassar diharapkan lebih memperhatikan lagi sekolah-sekolah swasta, dengan cara mempermudah urusan administrasi yang sesuai regulasi tentunya. Walaupun ada bantuan dana BOS, BOP dan DAK dari APBN, seyogyanya pihak Dinas Pendidikan Kota Makassar juga bisa mengusulkan anggaran bantuan ke sekolah swasta yang dibiayai melalui APBD. dan ini yang tidak kalah pentingnya, dan Kelima terkendala data tentang tata kelola administrasi pendidikan, data sarana prasarana sekolah, data guru, peserta didik, dan data perencanaan pengembangan pendidikan yang update dan terintegrasi secara online.
“Ini tentu sangat penting, dan seharusnya kita punya, bila ingin kualitas mutu pendidikan kota makassar,” tegas RL sapaan akrab Rudianto Lallo.
Legislator dua periode itu tidak lupa menyampaikan pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat melakukan rakor, yakni sekolah dapat dibuka hanya pada zona hijau, meski diberikan izin Rudianto menegaskan harus mematuhi prokes.
”Selain itu Orangtua boleh menolak sekolah tatap muka, hal ini apabila ada orang tua yang merasa tidak siap jika anaknya harus kembali bersekolah maka ia berhak untuk menolak dan anak tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah,” jelanya.
Menurut RL, anggaran Dana BOS boleh digunakan untuk protokol kesehatan “Kemendikbud juga telah merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan,” tutup Rudianto Lallo. (Rls).
Komentar