Jakarta, trotoar.id – Di tengah kuatnya wacana penundaan pemilu oleh petinggi partai, Ekonom Rizal Ramli malah menawarkan supaya Pemilu dipercepat.
Menurutnya, percepatan pemilu dilakukan jika presiden tak becus, di mana pemerintahannya korup serta tak mampu mensejahterakan rakyat.
Ia menyinggung juga terkait Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, di mana ia menilai proyek tersebut justru akan menjadi bancakan dalam dua tahun mendatang.
“Untuk Ibu Kota Negara baru ini, mereka sudah anggarin buat dua tahun yang akan datang nyaris Rp500 triliun,” kata Rizal dalam kanal YouTube Refly Harun saat tengah membahas orang-orang di sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggapnya ‘korup’ alias terlibat KKN. Senin, 7 Maret 2022.
“Kalau proyek infrastruktur minimal mark up-nya kan 20 persen, itu saja sudah Rp100 triliun kok bakal jadi bancakan buat dua tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat.”
Ia mengatakan, Pemerintah yang tidak becus, yang membiarkan KKN terjadi secara masif dan membuat rakyat susah, justru kekuasaannya harus dipercepat (berakhir).
“Kalau presidennya itu nggak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ketiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada Pemilu itu dipercepat, bukan diperpanjang.”
Menurutnya, percepatan Pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik sehingga bisa memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi.
Komentar