TROTOAR.ID, MAKASSAR –– Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengagendakan pekan ini akan memanggil Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Palopo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait mutasi “ilegal” yang dilakukan Wali Kota Incumbent Kota Palopo Judas Amir.
Hal ini diungkapkan Dirjend Otonomi Daerah (Otoda) Kementrian Dalam Negeri, (Kemendagri) Soni Sumarsono usia mengunjungi Kantor Badan Pengawas Pemuli (Bawaslu) Provunsu Sulawesi Selatan.
“Dalam waktu dekat kita akan memanggil Sekda dan Kepala BKD Kota Palopo untuk mengklarifikasi kabar mutasi yang dilakukan di luar dari jadwalnya, dan tidak mengantongi izin dari mendagri”Kata Soni Sumarsoni
Baca Juga :
Pemanggilan kedua pejabat pemkot Kota Palopo tersebut terkait kabar mutasi yang dilakukan diluar dari jadwal yang ditentukan, apa lagi Wali Kota Palopo kembali ikut berkompetisi pada pilkada Kota Palopi 27 juni mendatang.
Sehingga hasilnya apakah SK yang diterbitkan wali Kota Palopo itu sah atau tidak, semua dari hasil pemeriksaan tim kemendagri.
“Kita lihat hasilnya nanti setelah keduanya di mintai Klarifikasi oleh kemendagri,”ulas Soni.
Soni juga mengaku sesuai dengan aturan pemerintah daerah khusus bagi daerah yang menggelar pilkada dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dilakukan oleh KPU sebagai pelaksana.
Diketahui Wali Kota Palopo melakukan mutasi berúlang kali, semenjak bulan Oktiber, November, Desember hingga akhir January 2018 dan inilah yang mengantar Judas Amir dalam muara yang mengancam dirinyabikut berkompetisu pada pilkada kota Palopo.
Sebelumnya beberapa hari yang lalu Judas Amur juga telah menjalani serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Panwaslu Kota Palopo, perihal dilakukannya mutasi pejabat dilingkup pemerintah kota Palopo.
Bahkan ketua Bawaslu Kota Palopo, mengungkaokan jika blterbukti Judas Amur melakukan pelanggaran PKPU dan UU maka Sanksi yang akan di berikan yakni diskualifikasi sebagai peserta pikjada Kota Palopo (Ady)
Komentar