TROTOAR.ID, MAKASSAR — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel tentang penetapan APBD 2020 akhirnya menyepakati anggaran pembelian Helikopter bermesin tinggal sebesar Rp 30 Miliar belum dapat direalisasikan
Pasalnya DPRD menganggap usulan Pemprov Sulsel melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) bukan menjadi usulan prioritas yang harus diutamakan, apalagi APBD Sulsel saat ini mengalami defisit sebesar Rp 223 miliar.
Wakil ketua DPRD Sulsel Ni’Matullah menganggap usulan anggaran yang diajukan BPBD untuk membeli helikopter kita alihkan ke sektor lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat
“Untuk usulan pembelian helikopter kita tidak setuju, sehingga anggarannya kami alokasikan ke sektor lain, ” Kata Ni’Matullah
Ketua DPD PD Sulsel ini juga mengaku Dewan cuma mengalokasikan anggaran sewa helikopter yang nantinya sewaktu-waktu dibutuhkan mengingat zaman sebelumnya juga menggunakan helikopter dengan sistem sewa
Bahkan untuk anggaran sewa helikopter DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar ke pos anggaran BPBD Sulsel yang seqjty-waktu ketika ada bencana dapat digunakan
Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku jika dirinya kecolongan atas masuknya usulan Pembelian Helikopter di Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA) BPBD, padahal klaimnya jika dia telah meminta pembelian dibatalkan
“Sebelumnya saya koordinasi dengan Angkatan Udara soal Helikopter yang hendak dibeli bermesin tinggal, namun rekomendasinya tidak bisa digunakan sehingga dia meminta dibatalkan tetapi anggarannya tetap masuk dalam RKA, ” Jelasnya
Olehnya itu dia meminta BPBD untuk menyurat ke pemerintah Pusat Melalui badan Bencana Nasional Basarnas untuk menstandbykan satu unit helikopter Basarnas di Sulsel yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan bencana
Penolakan DPRD untuk membeli helikopter usulan Gubernur Sulsel merupakan yang kedua kalinya, yang mana pada awal memimpin tahun 2018 kemarin, Nurdin Abdullah juga berencana mengusulkan pembelian helikopter namun batal untuk dialokasikan. (***)
Komentar