TROTOAR.ID, MAKASSAR — Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb angkat bicara soal isu kenaikan BPHTB sebesar 400 persen yang dikeluhkan sejumlah kalangan saat ini.
Iqbal menegaskan jika pemkot Makassar tidak menaikkan nilai BPHTB seperti yang diributkan diluar, mengingat UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retibusi Daerah junto Perda No 2 tahun 2018 tentang Pajak Daerah bahwa nilai BPHTB ditarik brdasarkan nilai transaksi sebesar 5 lersen dan tidak lebih rendah dari nilai NJOP.
“Tidak ada kenaikan sebesar 400 persen, karena BPHTB merupakan pajak yang dilaporkan perorangan oleh wajib pajak, ” Ungkap Iqbal Suhaeb kepada Trotoar via telepon selulernya
Bahkan katanya wajib pajak selama ini hanya membayar BPHTB sesuai dengan NJOP yang ada, hal ini sangat jauh dari nilai transaksi yang terjadi di lapangan.
Apa lagi menurutnya pertimbangan Penggunaan sona tempat yang dikaji melalui ART/BPN yang diyakini mendekati dengan nilai transaksi di pasaran dan hal ini merupakan rekomendasi dan supervisi dari Tim Korsupgah KPK RI.
Apalagi kata dia hal tersebut tertuang dalam MoU yang dilakukan pemerintah provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan sulawesi Selatan beserta dengan pemerintah kota Makassar terkait Host to Host dan penggunaan sonasi Penggunaan is nasi pada 09 April dihotel Power point
Dan dalam penandatanganan kerja sama tersebut di hadir oleh oleh wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan dan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Kapolda, Kakanwil ATR/BPN, Kajati, para bupati dan wali kota se Sula serta Kajari, Pusdatin, dan Ikata Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
“Jadi pembayaran BPHTB masih memberlakukan aturan lama dan tidak benar jika ada kenaikan sebesar 400 persen yang diributkan sejumlah pihak,” Pungkasnya (Ady)
Komentar